Jakarta – Kementerian Keuangan mengklaim Indonesia mampu menerbitkan surat utang atau obligasi syariah hijau senilai US$3,4 miliar atau Rp50,4 triliun (kurs Rp14.829 per dolar AS). Penerbitan dilakukan sejak 2018 lalu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan surat utang tersebut dilakukan oleh pemerintah dan korporasi. Ia menambahkan pemerintah masih terus berupaya untuk menginisiasi model pembiayaan tersebut.
Salah satu upaya yang dilakukan, turut serta mengesahkan dokumen laporan pengembangan pembiayaan berkelanjutan di ASEAN.
“Dokumen ini akan menjadi dokumen rujukan arah kerja sama penguatan kebijakan, pemastian sinergi dan koordinasi, peningkatan kesadaran dan kapasitas, serta pembangunan penawaran dan permintaan pembiayaan berkelanjutan di kawasan,” kata Suahasil seperti dikutip dari pernyataan yang dikeluarkannya Senin (5/10).
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong penguatan sinergi kerja sama pembiayaan pembangunan di kawasan.
Sinergi kerja sama itu, katanya, sudah dijadikan salah satu elemen kesepakatan dalam Pernyataan Bersama (Joint Statement) pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting – AFMGM).
Di samping aspek kerja sama di atas, Indonesia dan negara ASEAN lainnya juga menyepakati upaya penyelarasan koordinasi kebijakan ekonomi yang dapat mendorong pemulihan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan kualitas dan stabilitas fiskal dan moneter,” katanya.
