JAKARTA – Wakil Ketua Komite III DPD RI, HM Fadhil Rahmi Lc, menilai para pendamping desa di seluruh Indonesia berhak mendapatkan gaji yang layak.
Senator asal Aceh ini mengaku tak sependapat dengan argumentasi anggota Komisi V DPR RI yang menilai anggaran yang dialokasikan Kementerian Desa, PDTT untuk honor Pendamping Desa terlalu besar.
Statemen anggota Komisi V DPR RI ini berlangsung dalam rapat komisi setempat akhir 2020 lalu. Namun pemberitaan soal rencana pemangkasan anggaran untuk pendamping desa ini mengakibatkan keresahan di kalangan pendamping desa.
Di Aceh, para pendamping desa mengadu ke Syech Fadhil yang dikenal akrab dengan semua kalangan ini.
“Untuk persoalan ini saya nilai justru kebalikannya. Para pendamping desa perlu gaji yang layak untuk honornya. Mereka perlu kehidupan yang layak agar mampu mengabdi sepenuh hati untuk membangun daerah,” ujar pria yang akrab disapa Syech Fadhil.
Menurut mantan ketua IKAT Aceh ini, para pendamping desa di seluruh Indonesia merupakan sarjana terpilih yang mengabdi untuk pembangunan.
“Ini harusnya didorong bersama-sama. Gaji pendamping desa hanya di kisaran Rp3,9 juta perbulan. Nilai ini tidak sepadan dengan tanggungjawab serta pengabdian mereka,” kata Syech Fadhil.
“Saya mengajak semua rekan rekan di semua tingkatan, untuk mendukung honor yang layak bagi pendamping desa. Mereka berhak untuk hidup lebih sejahtera dan juga pemerintah harus memenuhi janjinya untuk menjadikan Pendamping Desa sebagai pegawai P3K,” kata Syech Fadhil yang juga mantan pendamping desa atau Asisten Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri ini.
