Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memastikan bahwa para jenderal militer Myanmar akan “dimintai pertanggungjawaban” atas setiap penindasan terhadap massa pemrotes anti-kudeta.
Hal itu dikatakan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, melalui kicauannya di Twitter.
“Ini seolah-olah para jenderal telah menyatakan perang terhadap rakyat Myanmar,” kata Andrews pada Senin (15/2).
“Ini adalah tanda keputusasaan. Perhatian bagi para jenderal: Anda AKAN dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya menambahkan seperti dikutip AFP.
Menurut laporan Reuters, aparat keamanan Myanmar telah mengerahkan banyak kendaraan lapis baja ke sejumlah kota-kota besar seperti Yangon, Myitkyina, dan Sittwe, demi membendung gerakan protes anti-kudeta yang semakin meluas di negara Asia Tenggara itu dalam sepekan terakhir.
Melalui video yang beredar di Facebook, para pasukan keamanan bahkan terlihat melontarkan sejumlah tembakan demi membubarkan pengunjuk rasa di sebuah situs pembangkit listrik di Myitkyina, Negara Bagian Kachin, pada Minggu (14/2).
Dua wartawan The 74 Media yang menyiarkan langsung demonstrasi itu bahkan ditangkap aparat bersama tiga jurnalis lain.
Selain protes massa, junta militer Myanmar juga menghadapi para pegawai pemerintah yang melakukan mogok kerja sebagai bentuk penolakan terhadap kudeta yang berlangsung pada 1 Februari lalu.
Pada Senin dini hari, warga Myanmar juga mengeluhkan gangguan jaringan internet di mana empat jaringan telekomunikasi di negara itu tidak dapat diakses sekitar pukul 01.00 waktu lokal.
Hal itu dibenarkan oleh laporan portal pemantau layanan internet global, NetBlocks. NetBlocks melaporkan layanan internet mati di seluruh penjuru Myanmar sejak pukul 01.00.
“Pemadaman internet tengah berlangsung di #Myanmar sejak pukul 01.00. Data jaringan real-time menunjukkan bahwa konektivitas internet nasional hanya 14 persen setelah perintah pemblokiran informasi,” kata NetBlocks di Twitter.
