Pulo Aceh ‘Si Cantik’ Kurang Kasih Sayang

Pulo Aceh adalah daerah kepulauan yang berada di akhir batas wilayah Provinsi Aceh dan Indonesia paling barat. Pulo Aceh terbagi dua pulau yaitu Pulo Nasi dan Pulo Breuh. Namun kedua pulau ini lebih dikenal dengan sebutan Pulo Aceh, merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Pulo Aceh sangat strategis dan tidak jauh dari kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota Provinsi Aceh, dan Pulo Aceh memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata bahari di Provinsi Aceh. Pulo Aceh memiliki air laut yang jernih berwarna hijau kebiruan, pasir pantai yang putih bersih dan dikelilingi perbukitan hijau yang mempesona.

Pulo Aceh ibarat gadis perawan yang cantik dan belum pernah dilihat. Keindahan pesona dan keindahan Pulo Aceh yang belum terjamah pasti menggoda traveler yang menyukai keindahan alam yang masih asli dan belum terjamah. Hanya saja, keindahan Pulo Aceh ini belum dikembangkan dan dikelola secara maksimal.

Pemandangan seperti ini tidak akan dijumpai di tempat-tempat lain di Indonesia. Pemandangan pasir putih berkilau dan batu karang yang bertebaran serta pohon kelapa dan cemara laut yang mengelilingi pantai.

Pulo Aceh yang merupakan satu kecamatan bersama beberapa pulau kecil lain seperti Pulo Nasi, Pulo Teunom, Pulo Jroeng, Pulo Teungkurak, Pulo Bunta, Pulo Tuan Diapit, Pulo U, Pulo Sidom, Pulo Geupon, dan Pulo Lhee Blah. Tetapi pulau yang ada penduduknya hanyalah Pulo Breuh dan Pulo Nasi.

Pulo Aceh terbagi tiga kemukiman yaitu Mukim Pulo Breuh Utara, Mukim Pulo Breuh Selatan, dan Mukim Pulo Nasi. Penduduk Kecamatan Pulo Aceh yaitu berjumlah 4.385 jiwa atau sekitar 1.344 Kepala Keluarga (KK), dengan mata pencarian sebagai nelayan dan petani.

Ironis memang, Sumber Daya Alam dan potensi alam begitu indah lestari, namun masyarakat Pulo Aceh, luput dari berbagai kebijakan pembangunan pemkab Aceh Besar dan BPKS, menyebabkan berbagai prasarana dasar yang sangat dibutuhkan tidak kunjung ada.

Setiap pemilu dan pilkada para pejabat, elit politik dan pemangku kekuasaan datang dan bertemu dengan tokoh, ulama dan warga Pulo Aceh untuk bersilaturahmi, dan menyerap aspirasi, tapi lambat dalam realisasi. Keluh kesah warga Pulo Aceh, saban tahun sepertinya tidak pernah kesudahan untuk diselesaikan dengan program skala periotas dan masalahnya tak kunjung selesai dengan persoalan dasar yaitu, pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, transportasi laut, prasarana jalan, jembatan Pulo Bereh dan Pulo Nasi, air bersih, listrik, dan fasilitas lainnya yang menunjang peningkatan ekonomi warga Pulo Aceh). akhirnya warga Pulo Aceh sudah mulai kecewa dan muak dengan janji-janji pemerintah dan BPKS.

Begitu juga berbagai potensi Pulo Aceh belum bisa di mamfaatkan, disebabkan belum terbangunnya sinergisitas pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Besar, BPKS dan Pemerintah Aceh. Pembangunan yang dilakukan belum terkoordinasi dengan baik, sehingga banyak program yang tumpang tindih sampai akhirnya program yang sudah ada malah tidak fungsional, seperti Pelabuhan Perikanan, Gedung Serba Guna, Mes BPKS, Cotega Pemkab Abes, Puskesmas tidak selesai dibangun, fasilitas pendidikan sangat minim dan berbagai fasilitas lain.

Masalah pelayanan publik sepertinya ada ketidak mampuan Pemkab Aceh Besar untuk menyelesaikan masalah tersebut, sering sekali kebijakan Pemkab Aceh Besar yang sporadis, itupun lahir kebijakan akibat tajamnya sorotan publik atas lambatnya penanganan fasilitas dasar yang dibutuhkan publik. Seharusnya kebutuhan dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, trasportasi, listrik dan waduk harus disegerakan dengan perencanaan dan master plant berkoordinasi dengan BPKS, juga mempunyai amanah UU No.37 Tahun 2000, bahwa Pulo Aceh juga bagian wilayah kerjanya.

Persoalan ekonomi kendala yang besar di Pulo Aceh, bukan karena tidak ada pelayanan Bank, namun sektor rill belum tersentuh dan berkembang seperti fasilitas yang mendukung destinasi wisata bahari. Dua hal yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan BPKS di Pulo Aceh yaitu Sektor pembangunan destinasi wisata dan Perikanan. Bila sektor ini benar-benar dikembangkan tentu akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Pulo Aceh, tidak hanya masyarakat di sana saja, tapi juga masyarakat kota Banda Aceh. Maka dalam pencapaian dua program besar tersebut seharusnya Pemkab Aceh Besar ada master plant dalam pengembangan kawasan Pulo Aceh berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, BPKS, Pemerintah Aceh, dan pemerintah Kota Banda Aceh.

Sudah saatnya Pemkab Aceh Besar menyelesaikan berbagai masalah dan pembangunan Pulo Aceh, dengan terintegrasi, sinergi untuk mempercepat pembangunan sektor parawisata bahari, perikanan, pelayanan publik baik prasarana dan sarana, dan berbagai program-proram lainnya yang menunjang bergiatnya destinasi wisata bahari.

Jangan hanya akhiri program-program terkesa membangun popularitas, bila ada masalah, sorotan publik baru diselesaikan dan direspon cepat.

Pemerintah kabupaten Aceh Besar dan DPRK menjadi garda terdepan untuk melakukan koordinasi dan membangun komunikasi, dengan BPKS, Pemko Banda Aceh dan Pemerintah Aceh. Sangat Besar Potensi Pulo Aceh, seharusnya dikelola dengan baik dan dimamfaatkan.

Kalau Pemkab Aceh Besar tak serius membangun Pulo Aceh, sudah serahkan saja pada Pemko Sabang dan Pemko Banda Aceh, dilihat dari posisi wilayah Pulo Aceh lebih dekat dengan Sabang dan Banda Aceh, dan sangat jauh dengan pusat kebijakan Pemkab Aceh Besar, yang selalu melupakan anak sulungnya. Sudah saatnya Pemkab Aceh Besar berbesar hati untuk melepaskan Pulo Aceh, sebagai dasar pemerataan pembangunan dan Pulo Aceh biar lebih merdeka dalam mendapatkan pelayanan publik dan pembangunan.

Penulis Usman Lamreung, tokoh muda Aceh Besar serta akademisi Abulyatama.