BANDA Aceh – Keberadaan Pemerintah Aceh selama dua dasawarsa terakhir terasa absen di mata rakyat, bahkan terkesan impoten. Pemerintah Aceh dinilai seperti tak berfungsi atau tak ada gunanya.
“Padahal kepada Aceh sejak tahun 2008 telah diberikan dana otonomi khusus untuk memacu ketertinggalan pembangunan akibat konflik panjang, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan,” kata akademisi Universitas Abul Yatama (UNAYA) Aceh Besar, Usman Lamreung, Sabtu 24 April 2021 .
“Tapi lihatlah angka kemiskinan di Aceh, tetap saja juara miskin di Sumatera. Mutu pendidikan juga rendah, lulusan SLTA di Aceh kalah saing dalam UTBK masuk PTN tiap tahun ajaran,” kata tokoh Aceh Besar ini lagi.
Usman yang mantan pekerja rehab rekon di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh – Nias itu menyebutkan, impotensi pemerintah Aceh akhirnya harus dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui sejumlah program strategis untuk meningkatkan perekonomian rakyat Aceh.
Beberapa hari lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marven) melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur Aceh, dan para Bupati/Walikota 23 kabupaten dan kota, membahas percepatan pembangunan Aceh.
Rapat Koordinasi tersebut digelar bertujuan untuk Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Aceh, yang selama ini terkesan lambat, sehingga berdampak pada lemah pertumbuhan ekonomi, sempitnya lapangan kerja, dan beberapa program Pemerintah Aceh tidak berjalan alias jalan ditempat seperti Kawasan Industri Aceh, Kawasan Ekonomi Khusus, belum mampu memberikan peningkatan pendapatan Aceh, untuk kesejahteraan rakyat Aceh
Dalam rapat tersebut dibahas enam rencana pengembangan pembangunan yang menjadi perhatian kementerian terkait. Keenam rencana itu, adalah pengembangan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas transportasi darat, konektivitas transportasi laut, konektivitas transportasi udara, pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dan rencana investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Kepulauan Banyak, Singkil.
“Kita apresiasi pemerintah pusat atas rencana enam program pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan Aceh. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat serius percepatan pembangunan Aceh. Program-program besar seperti ini yang sebenarnya yang ditunggu rakyat Aceh, berdampak pada pemerataan pembangunan dan membuka peluang berbagai sektor seperti parawisata, membuka aksesibilitas antar pulau, dan darat, selama ini terjadi kesenjangan dalam pemerataaan pembangunan.”
“Program tersebut seharusnya menjadi program periotas Aceh Hebat, namun selama ini rakyat Aceh kecewa atas berbagai program pemerintah Aceh yang hanya kegiatan lebih pada kegiatan serimonial saja, Program Bereh, Penyerahan SK PNS baru ke berbagai Daerah, Penyerahan Bantuan Covid-19, dan berbagai kegiatan lainnya yang sangat kental acara serimonial.”
“Sepertinya tiga tahun terakhir apapun yang sudah diprogramkan dalam Aceh Hebat tidak berjalan sesuai target yang ingin dicapai, termasuk gagalnya berbagai investasi yang tak kunjung datang dari para investor biarpun sudah ada MOU. Sepertinya sangat Lemah periode pemerintahan sekarang, malah timbul berbagai polemik, konflik dengan DPRA, proyek multiyear, masalah dana recofusing, penanganan covid dan bantuan sosial masa pandemi, dan banyak lainnya. Sehingga harus ada ikut campur pemerintah pusat, mensuport pemerintah Aceh seperti investasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri Aceh dan Parawisata Aceh Singkil,” kata Usman.
Hal ini, kata dia, adalah momentum yang sangat baik bagi Aceh. Dimana, enam program tersebut akan mempercepat pembangunan Aceh, dan berdampak pada kesejahteraan rakyat Aceh nantinya. Pembangunan konektivitas penghubung dan aksesibiltas trasportasi darat, laut dan udara, tentu sebagai upaya membuka pertumbuhan ekonomi berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, parawisata dan lainnya yang mempermudah akses pelaku usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat, selama ini masih menjadi kendala dan masalah. Pengembangan sarana prasarana transportasi di sejumlah wilayah di Aceh, juga mendukung sentra industri dan ekonomi yang ada.
Kawasan Industri Aceh, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Pengembangan sektor parawisata juga memperlancar investasi wisata di Aceh Singkil, penting penguatan sarana prasarana.
“Pemerintah Aceh, Bupati/Walikota, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya harus terus membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, khusus enam program pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan Aceh, agar program ini berjalan, jangan sampai program tersebut hanya sebatas rencana dan wacana, namun tanpa ada reaksi. Ini adalah program pemerintah pusat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, dan juga akan membuka peluang-peluang kerja bagi rakyat Aceh,” ujarnya.
