Jakarta – Negara sepantasnya memberikan penghargaan kepada 53 Prajurit dan awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang gugur.
Tidak kalah pentingnya lagi, Pemerintah harus melakukan banyak pembenahan di sektor Pertahanan agar pengorbanan para prajurit itu tak sia-sia.
Pemerintah seharusnya tak salah mengambil pelajaran dari kecelakaan kapal selam KRI Nanggala-402. Negara memang sepantasnya memberikan penghargaan kepada 53 prajurit dan awak kapal yang gugur. Ucapan belasungkawa pun sepatutnya kita sampaikan kepada keluarga yang berduka. Namun, yang tak kalah penting, pemerintah harus melakukan banyak pembenahan agar pengorbanan para prajurit itu tak sia-sia.
Apalagi ini bukan kecelakaan kapal perang pertama. Nanggala pernah gagal menembakkan torpedo dalam latihan perang pada 2012. Tiga prajurit gugur. Padahal, kala itu, Nanggala dilaporkan baru menjalani perbaikan dengan anggaran Rp 1,05 triliun. Kecelakaan sebelumnya, kapal patroli serang bekas Australia, KRI Sibarau-847, tenggelam di Selat Malaka pada 2017. Lalu, pada 2020, kapal perang bekas Jerman, KRI Teluk Jakarta-541, juga tenggelam di perairan Pulau Kangean, Jawa Timur.
Pemerintah harus mengaudit riwayat perawatan kapal yang celaka serta kapal-kapal tua milik TNI Angkatan Laut lainnya. Audit itu diperlukan untuk memastikan anggaran perawatan kapal dipakai dengan semestinya, sekaligus untuk mencegah kecelakaan berulang. Karena itu pula, hasil audit tersebut perlu dibuka kepada masyarakat luas.
Meski demikian, kecelakaan kapal perang yang berulang seharusnya tak menjadi alasan untuk segera membeli alat militer secara besar-besaran, seperti digaungkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebab, Indonesia tidak sedang menghadapi ancaman perang terbuka dari negara tetangga. Sejumlah kajian intelijen memprediksi, dalam beberapa dekade ke depan, tidak akan ada perang senjata terbuka antar-negara.
Ambisi peremajaan senjata dan peralatan militer jangan sampai membuka peluang untuk korupsi dan bagi-bagi komisi. Syak wasangka seperti itu sulit ditepis karena pemerintah Indonesia punya catatan masa lalu yang buruk soal pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Contohnya pembelian pesawat tempur Sukhoi yang tidak berguna karena tak ada senjatanya serta pembelian tank Leopard yang tidak cocok untuk medan Indonesia. Kasus terakhir, mengabaikan larangan pada Undang-Undang Industri Pertahanan, pemerintah menjajaki pembelian 15 Jet tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria.
Semua fakta itu membuktikan bahwa pemerintah kerap salah dalam merencanakan pengadaan alat pertahanan. Pangkal kesalahan itu, antara lain, adalah pengadaan alat militer yang tak pernah terbuka. Kita tahu, ketertutupan dalam penggunaan anggaran selalu rawan penyimpangan.
Sebelum membuat rencana belanja senjata, negara seharusnya merumuskan lebih dulu ancaman ke depan atas pertahanan itu sebetulnya apa. Kalau tidak ada ancaman konflik militer terbuka, untuk apa memborong Alutsista.
Ancaman nyata di depan mata adalah serangan terorisme, perang ekonomi, dan serangan lain berbasis teknologi informasi. Semua itu tak bisa dihadapi dengan menambah senjata seperti untuk persiapan perang fisik terbuka.
Transparansi menjadi kian penting ketika Kementerian Pertahanan tahun ini mendapat anggaran sangat besar, sekitar Rp 137 triliun—kedua terbesar setelah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Anggaran Kementerian Pertahanan naik 14 persen dibanding pada tahun lalu—sekitar Rp 118 triliun—antara lain untuk paket-paket belanja Alutsista. Celakanya, jauh-jauh hari Menteri Prabowo sudah mengatakan bahwa rincian anggaran pertahanan termasuk rahasia negara. Padahal setiap sen uang rakyat harus digunakan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Singkat kata, pembenahan sistem pertahanan tak bisa diterjemahkan secara sempit menjadi penambahan Alutsista, seperti halnya Nasionalisme yang harus dibedakan dari Militerisme. Membanggakan kekuatan militer sebagai ungkapan cinta kepada negara adalah cara berpikir yang ketinggalan zaman. Lebih buruk lagi bila di balik gembar-gembor penguatan Alutsista itu ada niat untuk bancakan anggaran.
Sumber: Tempo.co
