Jakarta – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo tak ingin berandai-andai terkait pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung partainya pada Pemilihan Presiden 2024.
Ia meminta publik bersabar menunggu waktu PDIP memutuskan dan mengumumkan hal tersebut.
“Enggak bisa berandai-andai. Tunggu tanggal mainnya saja,” kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (8/6).
Mantan Sekjen PDIP itu menerangkan, berdasarkan undang-undang dinyatakan bahwa pengajuan pasangan capres-cawapres merupakan hak dan kewenangan partai politik atau gabungan parpol.
Tjahjo tidak mempermasalahkan bila ada kader PDIP yang bermanuver mencari popularitas jelang Pilpres 2024. Pasalnya, menurutnya, keputusan mengusung pasangan capres-cawapres nantinya ditentukan oleh parpol.
“Pengajuan paslon itu kan, sesuai undang-undang adalah hak dan kewenangan parpol atau gabungan parpol. Lihat undang-undang masih begitu, sekarang orang mau malang-melintang, mau jadi popoler, kuncinya nanti didukung parpol atau gabungan parpol atau tidak, karena ini adalah domain parpol untuk menentukan siapa capres,” tutur Menpan RB itu.
Diketahui, Megawati-Prabowo merupakan duet pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2009. Kala itu, pasangan ini hanya mendapat 26,79 persen suara atau kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang meraup 60,8 persen suara.
Kini, duet itu kembali diwacanakan. Namun, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai menduetkan kembali Megawati dengan Prabowo di Pilpres 2024 merupakan wacana yang tidak produktif bagi demokrasi.
Bila direalisasikan, menurutnya, PDIP dan Gerindra sama saja tidak memberikan ruang kepada calon pemimpin muda untuk tampil di Pilpres 2024.
“Tapi yang pasti nama lama tidak sehat secara demokrasi karena tidak memberikan ruang baru bagi calon pemimpin muda,” ucap Khoirul kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/6).
