Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan mengusulkan topik Central Bank Digital Currency (CBDC) atau uang digital pada pembahasan di pertemuan G20. Rencananya, pertemuan 20 negara ekonomi utama itu akan berlangsung tahun depan.
“Salah satu yang mau kami angkat dalam keketuaan presidensi G20 tahun depan, bisa tidak tahun depan disepakati desain DCBC yang bisa jadi referensi berbagai bank sentral itu, salah satu agendanya,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (14/6).
Perry menuturkan ada tiga persyaratan untuk meluncurkan uang digital. Pertama, desain uang digital menjadi alat pembayaran sah.
Saat ini, BI dan Kementerian Keuangan masih dalam tahap kajian mengenai desain uang digital sebagai alat pembayaran sah tersebut.
“Tentunya secara undang-undang dan praktiknya kami dan Menteri Keuangan akan bicara desainnya. Pada waktunya kami akan bicara, saat ini masih tatanan kajian, belum waktunya,” tuturnya.
Kedua, infrastruktur pasar uang dan sistem pembayaran yang akan mendukung penerbitan uang digital.
Pasalnya, uang digital membutuhkan infrastruktur pasar uang dan sistem pembayaran yang terintegrasi.
Ketiga, pilihan teknologi yang akan digunakan. Alternatifnya, kata dia, bisa menggunakan blockchain, Distributed Ledger Technology (DLT) atau protokol yang memungkinkan keamanan basis data digital yang terdesentralisasi, dan stablecoin.
“Seluruh dunia sedang mencari-cari mana yang paling pas dijadikan rujukan. Sebab, masing masing negara tengah membahas, kami juga ikut pembahasan dengan tujuh bank sentral,” tuturnya.
