Banda Aceh – Ketua Tim Penggerak Kesejahteran Keluarga (PKK) Kota Banda Aceh Nurmiati mengikuti Bimbingan Teknis Model Rumah Gizi Gampong (RRG) yang diselenggarakan oleh PKK Aceh, bekerja sama dengan PT Pengadaian dan Peum Bulog Kanwil Aceh.
Acara berlangsung di Aula Cabang Dinas Pendidikan, Lamlagang (Senin, 28 Juni 2021). Turut hadir, Ketua PKK Aceh Dyah Erti Idawati, Kepala Bulog Aceh Irsan Nasution, Vice President PT Pegadaian (Persero) Area Aceh Ferry Hariawan, pengurus PKK kota/kabupaten, serta unsur SKPA lainnya.
Ketua PKK Aceh Dyah Erti Idawati dalam sambutannya mengatakan bimtek bertujuan untuk melakukan pilot program implementasi Rumoh Gizi Gampong atau RGG Percontohan sebagai model intervensi pencegahan stunting di level desa, melakukan sosialisasi RGG pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan gampong, mengadvokasi pembentukan RGG di desa percontohan RGG, mendampingi pembentukan dan implementasi RGG, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan indikator capaian RGG.
“Dari kegiatan Bimtek ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pembentukan RGG percontohan sebagai model implementasi RGG di desa sehingga menjadi acuan dalam implementasi RGG sebagai intervensi pencegahan stunting di level desa di Aceh, membantu Pemerintah Aceh dalam implementasi upaya pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di tingkat desa, serta membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dan desa secara mandiri dalam upaya pencegahan stunting melalui RGG,” katanya.
Mengacu pada kebijakan nasional terkait percepatan pencegahan stunting, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh, yang di dalamnya mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif di seluruh kabupaten/kota dengan fokus pada kabupaten lokus stunting. Sebab itu, kata Dyah, perlu adanya percepatan inplementasi RGG.
“Untuk mempercepat implementasi RGG sebagai model intervensi pencegahan stunting di Aceh diperlukan pilot program sebagai model percontohan implementasi RGG di Aceh, sehingga dapat dijadikan standar atau model dalam pengembangan RGG di seluruh desa di Aceh. sehingga dapat dijadikan standar atau model dalam pengembangan RRG dan Model kerjasama dengan pihak BUMN,”jelasnya.
Ketua Tim Penggerak Kesejahteran Keluarga (PKK) Kota Banda Aceh Nurmiati pun mendukung program RGG yang digagas oleh PKK Aceh. Menurutnya mempercepat implementasi RGG sebagai model intervensi pencegahan stunting harus cepat dilakukan, guna menurunkan angka stunting di Aceh. Selain itu, kata Nurmiati, dibutuhkan kerjasama lintas sektor, karena pencegahan dan penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama.
“Ini merupakan tanggung jawab bersama, baik itu Pemerintah, swasta, BUMN, corporate, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat harus saling mendukung dan bekerjasama dalam penanganan stunting secara terintegrasi. Misalnya, pihak perusahaan dapat berkontribusi dengan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pencegahan dan penanganan stunting melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility),” harapnya.
