JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir terus mengawal kinerja keuangan perusahaan pelat merah. Salah satunya keuangan BUMN penyedia listrik, PT PLN (Persero) . Saat ini, perseroan tengah menaggung utang senilai Rp500 triliun.
Erick mengkhawatirkan kondisi keuangan PLN sama seperti yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,. Secara tegas, dia tak ingin kinerja PLN memgalami kontraksi di tengah terjadinya transisisi kelistrikan dari fosil ke energi terbarukan (EBT).
“Karena kita harus setop, projek base seperti yang korupsi-korupsi itu kita harus bersihkan, apa yang terjadi di Garuda tidak boleh terjadi di PLN, ini saya mengawal dan saya rasa kita merupakan bagian, apalagi sekarang transisisi daripada listrik ini berubah, yang tadinya pake fosil sekarang pake EBT,” ujar Erick, Kamis (8/7/2021).
Mantan Bos Inter Milan itu juga mencatat, utang PLN senilai Rp 500 triliun merupakan utang lancar (current liabilities). Meski begitu, pemegang saham meminta manajemen untuk menekan capital expenditure (capex) atau belanja modal sebesar 24 persen. Dirinya pun sudah berdialog dengan direksi PLN perihal utang perseroan yang menggunung itu. Hasilnya, manajemen bisa melakukan penghematan sebesar Rp 24 triliun.
“Saya rasa begini, saya rasa hutang lancar itu bukan hutang yang jelek, karena itu saya pastikan ketika saya jadi menteri BUMN, saya duduk dengan direksi PLN bahwa Rp 500 triliun ini kita pastikan ada tadi, yang namanya balance. Karena itu saya sudah meminta direksi untuk menekan capex PLN 24 persen itu adalah saving Rp 24 triliun,” katanya.
Kementerian BUMN selaku pemegang saham belum membuka sumber utang itu. Fokusnya saat ini melakukan langkah penyehatan agar perusahaan bisa menjaga cash flow-nya. Selain itu, pemegang saham mencatat nilai refinancing perseroan sudah mencapai Rp 30 triliun. Erick menargetkan nilai refinancing bisa mencapai Rp 100 triliun. Refinancing merupakan pengganti pinjaman yang ada dengan pinjaman baru dengan melunasi hutang pinjaman yang lama
“Saya juga sudah meminta direksi PLN tadi untuk me-refinancing utang yang bunganya mahal dengan utang yang lebih murah. Kemarin sudah Rp 30 triliun, kita kencengin lagi kalau bisa sampai Rp 100 triliun,” ungkap dia.
Untuk mendorong kinerja PLN, Erick sudah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif perihal kompensasi PLN. Dari hasil rapat koordinasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengurangi jangka waktu pencairan anggaran kompensasi. Dimana, waktu penerimaan kompensasi akan diberikan 6 bulan sekali. Sebelumnya kompensasi dicairkan 2 tahun sekali.
