BANDA ACEH – Akademisi Universitas Usman Lamreung dalam diskusi publik “Kemiskinan, Dana Refocusing dan KPK di Aceh,” Senin 26 Juli di Banda Aceh, mengatakan bahwa situasi Aceh tidak sedang baik.
Menurutnya kehadiran KPK jangan hanya berwisata ke Aceh. Setelah melakukan penyelidikan bulan yang lalu, tidak ada informasi tindak lanjut.
“Kehadiran KPK di Aceh penting untuk menguak penyelewengan dana di Aceh. Kemiskinan teru sterjadi karena perencanaan yang salah di Aceh. Indikasi korupsi terjadi dimana-dimana. Penyelidikan KPK memang butuh waktu. Tapi jangan juga KPK hanya berwisata ke Aceh. Tidak ada follow up tindak lanjut dari penyelidikan. Karena indikasi korupsi sudah mengerikan, masyarakat Aceh sudah menderita puluhan tahun,” ujar Usman Lamreung.
Menurutnya, Kemiskinan Aceh ini sangat terkait dengan pengelolaan keuangan. Di Aceh sering sekali terjadi silpa setiap tahun. Terjadinya silpa karena perencanaan Aceh yang salah. Karena perencanaan yang salah, makanya pengentasan kemiskinan tidak terencana. Ini bisa di usut, karena roda pemerintah Nova Iriansyah berjalan tidak sesuai dengan Qanun RPJM Aceh.
Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya DPRA harus mengajukan Mosi Tidak Percaya kepada Gubernur. Karena menjalankan roda pemerintah dari Aceh Hebat menjadi Aceh Bereh.
Usman juga menguraikan bahwa tingkat kemiskinan Aceh tidak turun-turun, pengangguran tinggi, penyaluran dana refocusing tidak transparan, karena tidak fokus pemerintah Aceh tidak jelas saat ini. Ditambah komunikasi publik pemerintah Aceh buruk sekali.
Diakhir paparannya, Usman juga mengingatkan Kejaksaan dan Polda Aceh untuk serius juga menuntaskan kasus dugaan korupsi di Aceh. Masyarakat Aceh menunggu kinerja kedua lembaga ini, terutama mengusut tuntas dugaan korupsi wastefel tahun 2020 dan dugaan beasiswa yang melibatkan eksekutif dan legislatif.
