Jakarta – Organisasi Dana Moneter Internasional (IMF) memutuskan untuk mematikan akses Afghanistan ke dana bantuan khusus. Nilainya kurang lebih USD 440 juta. Dikutip dari kantor berita Reuters, IMF mengambil keputusan tersebut karena belum jelasnya status pemerintahan Afghanistan usai diambil alih Taliban.
Langkah IMF menyusul langkah serupa dari Federal Reserve Amerika (The Fed). Diberitakan kemarin, Amerika meminta The Fed dan bank-bank yang memegang aset Afghanistan untuk membekukannya. Sebab, mereka tidak ingin Taliban sampai mendapat akses ke aset tersebut dan menyalahgunakannya. Taliban sendiri disebut memiliki aset senilai USD 10 miliar di luar negeri.
“Saat ini masih ada ketidakjelasan di komunitas internasional perihal status pemerintahan di Afghanistan. Konsekuensinya, negara terkait tidak bisa mengakses hak penarikan (dana bantuan) khusus atau dana IMF lainnya,” ujar keterangan pers IMF, Rabu, 18 Agustus 2021.
IMF memastikan bahwa kebijakan itu bisa diubah misalkan ada kesepakatan di komunitas internasional. Mereka berkata, segala keputusan bergantung pada keputusan komunitas.
Secara terpisah, seorang pejabat Kementerian Keuangan Amerika menyampaikan bahwa sudah ada desakan dari parlemen untuk melobi IMF soal dana Afghanistan. Tujuan utamanya, dikutip dari Reuters, memastikan IMF tidak memberikan hak penarikan (dana bantuan) khusus ke Afghanistan atau Taliban.
Selama ini, pemberian dana bantuan IMF untuk negara konflik atau negara pasca-kudeta bergantung pada keputusan anggota-anggotanya. Sebagai contoh, pada tahun 2019, IMF menahan akses Venezuela ke dana bantuan khusus karena 50 anggotanya tidak mengakui pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
Kasus yang lebih baru adalah soal Myanmar. IMF tidak memberikan dana ke Negeri Seribu Pagoda tersebut pasca-kudeta 1 Februari 2021. Sebab, anggota IMF tidak mengakui pemerintahan Junta Myanmar.
Soal status Afghanistan di bawah Taliban, belum ada perkembangan lebih lanjut dari komunitas internasional. Amerika, sebagai negara yang paling sering berurusan dengan Taliban, menyatakan bakal mengakui pemerintahan baru Afghanistan selama ada demokrasi dan HAM dihormati.
