Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) khawatir dengan somasi yang dilayangkan pejabat terhadap warga yang mengkritik kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan saat KontraS merilis rapor kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi – Ma’ruf.
KontraS menyatakan sepanjang 2021 ada semacam pola para pejabat mengajukan somasi dan laporan kepada kepolisian saat mendapat kritik dari warga dalam hal kebijakan publik. “Dalam beberapa bulan terakhir saja, setidaknya terdapat dua somasi yang dilayangkan oleh pejabat publik,” kata Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar, Selasa 19 Oktober 2021.
Ia menerangkan somasi pertama dilayangkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terhadap peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), yaitu Egi Primayogha dan Miftah. Somasi kedua diajukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap pendiri Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.
Rivanlee menilai kendati ada perbedaan dalam somasi tersebut namun memiliki pola yang kurang lebih sama. Salah satunya ialah keduanya somasi itu dilayangkan pejabat publik yang dekat dengan Presiden Jokowi.
“Isunya berkaitan dengan ekonomi politik dan keduanya berujung pada pemolisian dengan gugatan yang diajukan seputar pencemaran nama baik, penghinaan, dan berita bohong,” tulis KontraS dalam laporannya. KontraS menegaskan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggara negara.
Rivanlee menuturkan pejabat publik semestinya paham bahwa mereka terikat dengan etika dan kewajiban hukum yang salah satunya adalah dapat dikritik. “Justru resistensi terhadap kritik mencerminkan wajah pemerintahan yang otoriter, antikritik, dan tidak demokratis,” kata Rivanlee.
Oleh karena itu, KontraS berharap para pejabat pada pemerintahan Jokowi – Ma’ruf dapat mengedepankan dialog dan sikap yang terbuka terhadap kritik serta masukan dari publik. Harapan itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta publik untuk lebih aktif mengkritisi kinerja pemerintah.
