LANGSA — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan Program Bangga Kencana, di aula Setdako Langsa, Rabu 9 Desember 2021.
Kegiatan yang didukung DPD RI dan BKKBN Kota Langsa ini diikuti seratusan lebih dari Majelis Kesehatan Aisyiyah Kota Langsa, serta dibuka oleh Wali Kota Langsa melalui Kadis Syariat Islam dan Pendidikan, Aji Asmajuddin.
Kegiatan ini membahas soal Program Bangga Kencana. Dimana, program tadi merupakan program unggulan BKKBN untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka stunting.
Anggota DPD RI Asal Aceh, HM.Fadhil Rahmi, Lc MA, yang hadir pada acara ini, menyebutkan, DPD khususnya Komite 3 bermitra dengan BKKN.
“Jadi DPD ikut mensupport serta mensukseskan kegiatan sosialisasi Bangga Kencana salah satu program yang ada di BKKBN saat ini,” kata pria yang akrab disapa Syech Fadhil.
“Kami Senator mensuppot serta ikut serta mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di BKKBN sebagai mitra kami. Maka kesempatan kali ini, alhamdulilah dilaksanakan di Kota Langsa,” ujarnya.
Fadhil Rahmi berharap semoga kegiatan ini tidak hanya berhenti ditingkat sosialisasi, tetapi juga diharapkan ke depan ada kegiatan-kegiatan BKKBN lainnya yang siap diadakanan di Kota Langsa kususnya dan juga Aceh secara umum.
Kata dia, tujuan kegaiatan ini tentunya adalah untuk memberi kemanfaatan informasi edukasi kepada ibu-ibu tentang keluarga berencana dan menurunkan stunting.
Kemudian dalam program KB ini diperlukan merencanakan, mengorganisir untuk menghadirkan anak-anak bangsa ke depan yang sehat, berkualitas, dan crdas.
Selain itu, perlu adanya penanganan gizi, kualitas sanitasi, lingkungan, akses pendidikan, kesehatan, juga terjaganya sumber-sumber pendapatan menjadi pilar kesejahteraan dan ketahanan keluarga setiap keluarga Indonesia.
Sementara itu, Direktur Teknologi, Infomasi dan Data BKKBN, Mahyuzar, mengatakan, BKKBN mensosialisasikan program Bangga Kencana salah satunya menjadi prioritas BKKBN.
“Kemudian bagaimana BKKBN dan lembaga lain yang juga mendapat disuppot oleh DPR RI Komisi IX dan DPD RI melakukan langkah dalam menurunkan atau tidak bertambahnya angka stunting. Dengan Perpres 72 Tahun 2021 BKKBN menjadi ketua pelaksana untuk penurunan stunting di Indonesia, tapi BKKBN bekerjasama dengan kementerian dan lembaga lainnya. Misalnya dengan Kementerian Kesehatan, Kemensos dan lainnya, semua dijak kolaborasi bagaimana angka stanting ini bisa turun,” ujar dia.
Karena, kata Mahyuzar, arahan Presiden dari angka sampai saat ini 27 persen stunting indonesia di tahun 2024 diharapkan turun minimal ke angka 14 peresen.
‘Maka BKKBN tidak bisa kerja sendiri, harus kerjasama dengan kementerian lembaga lain, Kita juga membentuk tim pendamping keluara ditingkat level desa. Tujuannya untuk merecoard, reporting data, ini ada keluarga-keluarga yang dikhawatirkan berisiko stanting.”
Tujuan apa, untuk melakukan pencegahansejak dini, dari calon pengantin, kemudian bagi keluarga yang sudah hamil, kemudian juga bagi balita.
“Ini penting sekali, karena jika generasi kita ini tidak dijaga kuaitas gizi dan kesehatannya, maka generasi kita ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan,” ujar dia.
Hadir dalam kegiatan ini anggota DPD RI Asal Aceh HM. Fadhil Rahmi, Lc., MA, Direktur Teknologi, Informasi dan Data BKKBN Pusat (Dr. Mahyuzar, M.Si), Rajali perwakilan BKKBN Aceh, dan Kadis BKKBN Kota Langsa.
