Banda Aceh – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur gedung dan bangunan serta jalan irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2021 pada Pemko Banda Aceh.
LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Aceh, Pemut Aryo Wibowo kepada Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Jumat (7/1/2022) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Aceh.
Sebelum penyerahan LHP tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara serahterima oleh Kepala BPK bersama Wali Kota Aminullah Usman dan Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar.
Pada kesempatan ini, selain penyerahan LHP untuk Pemko Banda Aceh, juga diserahkan untuk Pemkab Aceh Barat dan Pemkab Aceh Tamiang.
Sementara LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah tahun 2019 s/d semester I tahun 2021 diserahkan kepada Pemkab Aceh Tengah dan Pemko Subulussalam.
Kegiatan ini dihadiri para Kepala Daerah lima Kabupaten/Kota dan para Ketua DPRK.
Dalam sambutannya Pemut Aryo Wibowo mengatakan pemeriksaan kinerja terkait dilakukan pihaknya agar dapat memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Daerah terkait pengelolaan PAD sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan otomatis meningkatkan kemandirian daerah.
Pemeriksaan tema kemandirian fiskal adalah pemeriksaan tematik BPK yang dilakukan secara serentak pada 43 entitas, yaitu 40 kabupaten/kota dan 3 provinsi di 32 provinsi di Indonesia
Sementara pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur gedung dan bangunan serta jalan irigasi dan jaringan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang akan dilakukan nantinya.
“Melalui pemeriksaan ini kita harap proses pengujian akun belanja modal dan aset dapat dilakukan secara lebih komprehensif,” kata Pemut Aryo Wibowo.
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman yang diberikan kesempatan memberikan sambutan mewakili para kepala daerah yang hadir menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada BPK.
Kata Aminullah, semua kepala daerah yang hadir mayoritas akan segera berakhir masa bakti di tahun ini dan ingin mengakhiri masa bakti dengan mengukir prestasi, termasuk prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Kami ingin meninggalkan capaian dan prestasi terbaik untuk daerah. Seperti Banda Aceh sudah raih opini WTP 13 kali berturut-turut, tentunya tahun ini kami juga ingin mendapatkan yang ke 14 sehingga akan menjadi motivasi bagi pemimpin ke depan,” kata wali kota yang merupakan seorang ahli akuntan.
Tak lupa, Aminullah menyampaikan terimakasih kepada BPK atas bimbingan dan pendampingan yang dilakukan selama ini sehingga semua daerah di Aceh telah mendapatkan opini WTP, dimana hal tersebut menjadi bukti pengelolaan keuangan daerah terus membaik.
“Saya selalu menekankan ke jajaran agar selalu jalankan sesuai prosedur dan taat pada aturan,” kata Aminullah Usman.
Di akhir sambutannya, ia mengajak para bupati/wali kota terus bekerja keras, sesuai arahan BPK untuk meraih opini WTP lanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.[]
