Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan bahwa dana yang mengendap di daerah masih tinggi, yakni Rp113,38 triliun per Desember 2021.
Ia mengungkapkan saldo dana pemda pada akhir tahun lalu masih menjadi yang tertinggi pada 3 tahun terakhir. Padahal, ia berharap dana transfer ke pemda bisa menjadi peredam dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi covid-19.
Ani, akrab sapaannya, merincikan pada Desember 2019 endapan dana di pemda senilai Rp101,52 triliun. Angka itu turun sedikit pada 2020 menjadi Rp93,96 triliun.
Namun kemudian melonjak menjadi Rp113,38 triliun pada 2021. Ani menyayangkan masalah tersebut.
Apalagi, ia menyebut pemerintah pusat sudah berusaha untuk tak memangkas transfer ke daerah secara besar-besaran agar mereka bisa optimal sehingga dampak tekanan ekonomi akibat covid-19 bisa teredam.
“Ini yang saya selalu katakan. Kalau pusat ingin dengan shock besar melakukan countercyclical ngegas, daerah yang memegang peranan hampir 1/3 dari belanja kita bisa bahkan tidak hanya mengakselerasi countercyclical tapi meredam dampak ekonomi,” jelas dia.
Pernyataan serupa sudah beberapa kali Bendahara Keuangan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampaikan sebagai peringatan kepada kepala daerah agar mempercepat belanja mereka guna menopang konsumsi masyarakat. Sayangnya, hingga tahun berakhir belum tampak perbaikan berarti.
Ani berharap kondisi tersebut dapat membaik ke depannya lewat implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) yang diteken Presiden Jokowi 5 Januari lalu.
