Penulis: Sri Radjasa (Praktisi Intelijen)
ACEH kembali mencatat ironi yang sulit diterima akal sehat. Di satu sisi, provinsi ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam terbesar di Indonesia, mulai dari emas, tembaga, batu bara hingga mineral lainnya. Di sisi lain, Aceh masih bertahan sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut menjadi paradoks ketika sektor pertambangan terus berkembang melalui puluhan izin usaha pertambangan (IUP) yang aktif dan terus bertambah dari tahun ke tahun.
Fenomena ini bukan hal baru dalam literatur ekonomi politik. Para ilmuwan menyebutnya sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Istilah yang diperkenalkan Richard Auty pada 1993 itu menjelaskan bagaimana daerah yang kaya sumber daya justru sering mengalami kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, dan lemahnya pembangunan manusia.
Kasus Aceh tampaknya bergerak ke arah yang sama.
Berdasarkan berbagai kajian kebijakan publik, keberadaan sumber daya alam tidak otomatis menciptakan kesejahteraan apabila tata kelola pemerintahannya lemah. Kekayaan alam hanya akan menjadi instrumen akumulasi modal bagi segelintir elite jika tidak disertai transparansi, pengawasan, dan distribusi manfaat yang adil.
Persoalan Aceh tidak lagi sekadar soal berapa banyak tambang yang beroperasi atau berapa besar investasi yang masuk. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa kekayaan yang diambil dari perut bumi tidak bertransformasi menjadi kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat?
Jawabannya terlihat dari berbagai indikator pembangunan yang stagnan. Tingkat kemiskinan masih tinggi, angka pengangguran terbuka belum menunjukkan perbaikan signifikan, sementara kualitas infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan di banyak wilayah pedalaman masih tertinggal.
Lebih mengkhawatirkan lagi, manfaat ekonomi sektor pertambangan sering kali tidak sebanding dengan biaya sosial dan ekologis yang harus ditanggung masyarakat.
Ketika sungai tercemar, hutan rusak, lahan produktif hilang, dan bencana ekologis meningkat, masyarakat lokal menjadi pihak pertama yang menanggung kerugian. Sementara keuntungan ekonomi sebagian besar mengalir ke luar daerah melalui jaringan pemodal, kontraktor, dan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi ini disebut sebagai kegagalan distribusi manfaat sumber daya. Negara memperoleh penerimaan, perusahaan memperoleh keuntungan, tetapi masyarakat di sekitar wilayah tambang tetap hidup dalam keterbatasan.
Ketika Tambang Menjadi Arena Perebutan Rente
Masalah yang lebih serius muncul ketika aktivitas pertambangan legal maupun ilegal berkembang bersamaan.
Berbagai laporan dan temuan lapangan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin masih menjadi persoalan besar di sejumlah kabupaten seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Tengah, hingga Pidie.
Tambang ilegal tidak hanya menyebabkan kehilangan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ekonomi bayangan yang sulit diawasi. Dalam banyak kasus di berbagai daerah Indonesia, aktivitas seperti ini berkembang karena adanya hubungan saling menguntungkan antara pemodal, operator lapangan, oknum aparat, dan elite politik lokal.
Literatur Bank Dunia dan Transparency International menunjukkan bahwa sektor ekstraktif merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik rente dan korupsi. Ketika izin, pengawasan, dan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka sumber daya alam berubah menjadi komoditas politik.
Situasi tersebut menjelaskan mengapa daerah kaya sumber daya sering mengalami apa yang disebut ekonom Jeffrey Sachs sebagai “pertumbuhan tanpa pembangunan”. Angka investasi meningkat, nilai produksi naik, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak bergerak sejalan.
Aceh memiliki APBA yang relatif besar dibandingkan banyak provinsi lain di Sumatera. Selain itu, Aceh juga memperoleh Dana Otonomi Khusus selama hampir dua dekade. Namun berbagai indikator sosial menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum sepenuhnya menghasilkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
Fakta ini seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengukur keberhasilan dari jumlah investasi yang masuk atau banyaknya izin yang diterbitkan. Yang lebih penting adalah mengukur sejauh mana investasi tersebut menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan hidup, dan mengurangi angka kemiskinan.
Dalam konteks inilah, Aceh membutuhkan perubahan paradigma pembangunan.
Sumber daya alam harus diposisikan sebagai instrumen untuk membangun manusia, bukan sekadar alat menghasilkan pendapatan jangka pendek. Dana bagi hasil pertambangan seharusnya menjadi modal untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pengembangan UMKM, dan pembangunan ekonomi desa.
Pengalaman negara-negara seperti Norwegia menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam dapat menjadi berkah apabila dikelola melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Sebaliknya, pengalaman banyak negara berkembang membuktikan bahwa ketika sumber daya alam hanya menjadi arena perebutan rente, hasil akhirnya adalah kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial.
Aceh sesungguhnya memiliki modal sejarah yang besar. Daerah ini pernah menjadi salah satu penopang penting republik pada masa awal kemerdekaan. Semangat solidaritas, nasionalisme, dan nilai-nilai keislaman yang kuat telah menjadi identitas masyarakat Aceh selama puluhan tahun.
Karena itu, persoalan kemiskinan di tengah melimpahnya sumber daya alam bukan sekadar masalah ekonomi. Ini adalah persoalan keadilan.
Masyarakat Aceh tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya menginginkan hak yang paling mendasar: pekerjaan yang layak, lingkungan yang sehat, pendidikan yang baik, dan kesempatan hidup yang lebih sejahtera.
Jika kekayaan alam terus dieksploitasi sementara kemiskinan tetap bertahan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya masa depan ekonomi Aceh, tetapi juga kepercayaan publik terhadap seluruh sistem pemerintahan dan penegakan hukum.
Sejarah mengajarkan bahwa kesabaran rakyat memang panjang. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa ketidakadilan yang berlangsung terlalu lama pada akhirnya akan melahirkan tuntutan perubahan.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Aceh kaya sumber daya. Semua orang sudah mengetahui jawabannya.
Pertanyaan yang lebih penting adalah sampai kapan kekayaan itu hanya menjadi angka dalam laporan investasi, sementara kesejahteraan masih menjadi kemewahan bagi sebagian besar rakyatnya?
