Jakarta – Masyarakat Aceh yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh kembali mendatangi kantor KPK RI (Gedung Merah Putih) yang beralamat Jl. Kuningan Persada pada Senin, 7 Februari 2022.
Kedatangan massa kali ini lebih tegas untuk menuntut Lembaga anti rasuah tersebut guna mengumumkan progres atau hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPK RI mulai pertengahan tahun 2021 silam di kantor BPKP RI perwakilan Aceh.
Adapaun penyelidikan tersebut ialah, dugaan korupsi pada penggadaan tiga unit Kapal Aceh Hebat dan Proyek Multiyears yang keduanya dilaksanakan di tahun anggaran 2019 oleh Pemerintah Daerah Aceh.
Sebelumnya pada senin 1 Februari 2022 silam, massa yang sama juga mendatangi gedung merah putih tersebut guna meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi di Aceh.
Sharvin Musla selaku koordinator aksi mengatakan bahwa, kredibilitas dan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan oleh publik khususnya masyarakat Aceh. Hal ini mengingat sudah berganti tahun akan tetapi KPK belum mengumumkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan di Aceh.
“Kita tidak meminta atau menuntut agar KPK RI untuk menetapkan tersangka, akan tetapi kita meminta KPK untuk memberitahu ke publik sejauh mana progres penyelidikan Penggadaan Kapal Aceh Hebat serta Proyek Multiyears tersebut. Selain itu, ketransparansian KPK sebagai penegak hukum juga di pertaruhkan dalam memperjelas status hukum yang telah diselidikinya”, tambah Sharfin.
Awy peserta aksi dalam orasinya meminta agar KPK tidak menyia-nyiakan uang Negara yang telah diberikan kepada penyelidik
KPK dalam bentuk anggaran transportasi (SPPD) ini sia-sia, hal ini mengingat tidak adanya kejelasan dari KPK RI terhadap kasus dugaan korupsi yang telah diselidiki di Aceh.
“Kalau hanya untuk menyerap uang SPPD, lebih baik KPK RI ke Papua saja, karena biaya/ ongkos kesana lebih banyak ketimbang ke Aceh.” tambah Awy.
Terkait relase data BPS RI terbaru yang menempatkan Provinsi Aceh sebagai juara bertahan sebagai Provinsi termiskin di pulau Sumatera dengan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan, yakni pada angka 15.53%.
Nazarullah peserta aksi lain juga menyayangkan kondisi Provinsi Aceh yang terjebak dalam kemiskinan dan menyesalkan para Pemimpin di Aceh seolah-olah tidak terjadi apa-apa di bumi seramoe mekkah.
Pada akhir Aksi, perwakilan dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh diterima oleh perwakilan KPK RI guna menyerahkan tuntutan massa.
