Jakarta – Hasil survei Y-Publica menunjukkan partai koalisi pendukung pemerintah seperti PDIP dan Gerindra masih memiliki tingkat keterpilihan cukup tinggi jika pemilu dilaksanakan saat ini. Dari tujuh anggota partai koalisi, lima diantaranya masih bisa melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono menyatakan partai oposisi belum mampu mendobrak elektabilitas partai pendukung pemerintah. Hanya Partai Demokrat yang memiliki elektabilitas cukup tinggi.
“Kuatnya barisan partai pendukung pemerintah belum mampu didobrak oleh partai-partai politik oposisi,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan sigi itu, PDIP meraih elektabilitas 15,3 persen, Gerindra 12,5 persen sementara Partai Demokrat 8,9 persen. Y-Publica mencatat elektabilitas Demokrat sedikit menurun ketimbang survei yang sama pada November 2021 yakni 10,4 persen.
Y-Publica menyatakan melakukan survei pada 24 Februari-4 Maret 2022. Mereka mewawancarai langsung 1.200 responden yang terpilih secara acak berjenjang atau multistage random sampling. Mereka menyatakan surcei itu memiliki tingkat margin of error sekitar 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil sigi Y-Publica menunjukkan masih tingginya masyarakat yang belum menentukan pilihan atau swinging voters jika pemilu dilakukan saat ini. Persentase swingin voters mencapai 25,7 persen.
Hasil survei lembaga Y-Publica, Elektabilitas PDIP Cs Masih Tinggi
Berikut hasil lengkap elektabilitas partai politik yang dirilis Y-Publica:
- PDIP – 15,3 persen
- Gerindra – 12,5 persen
- Demokrat -8,9 persen
- Golkar – 8,6 persen
- PKB – 6,5 persen
- PSI -5,4 persen
- PKS – 5,2 persen
- NasDem – 4,5 persen
- PPP – 2,4 persen
- Partai Ummat – 1,4 persen
- PAN – 1,3 persen
- Partai Gelora – 1,1 persen.
- Perindo – 0,8 persen
- Hanura – 0,5 persen
- PBB – 0,3 persen
- Berkarya 0,1 persen
- Lainnya – 0,9 persen
- Tidak tahu atau tidak menjawab – 25,7 persen.
Hasil survei itu menunjukkan hanya delapan partai yang akan berada di Senayan jika pemilu dilakukan hari ini dan ambang batas parlemen tidak berubah sebesar 4 persen. Dua partai koalisi pendukung pemerintah, PPP dan PAN, terancam tak memiliki wakil di DPR RI.
Rudi menyatakan Demokrat dan PKS yang gencar menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah mendapatkan tanggapan berbeda dari masyarakat. Jika Demokrat mampu mendongkrak elektabilitas mereka, maka PKS tidak.
“Kekuatan oposisi hanya menyisakan Demokrat dan PKS, sedangkan PAN telah bergabung dalam koalisi pemerintah meskipun belum mendapatkan kursi dalam kabinet,” ujar dia.
Dalam survei yang sama, Y-Publica juga menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menolak wacana penundaan pemilu. Sebanyak 81,5 persen masyarakat menginginkan agar pemilu 2024 tetap digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024.
Isu penundaan pemilu itu didukung oleh PKB, Golkar dan PAN sementara PDIP, PPP, Demokrat, Nasdem, PKS menyatakan menginginkan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal. Gerinda belum mengeluarkan sikap.
