Jakarta – Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan status darurat pada Jumat (1/4), setelah ratusan orang mencoba menyerbu kediamannya di tengah krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sebagaimana dilansir AFP, Rajapaksa mengatakan dia yakin ada “darurat publik di Sri Lanka” yang mengharuskan penerapan undang-undang keras dan memberikan otoritas keamanan untuk menangkap dan menahan tersangka kerusuhan.
Sebelumnya, warga sempat berunjuk rasa di kediaman pribadi Gotabaya di pinggiran Kolombo pada Kamis (31/3) malam, yang kemudian dibubarkan oleh polisi menggunakan gas air mata.
Pengunjuk rasa menghancurkan tembok pembatas, melemparkan batu ke arah polisi, dan membakar satu unit bus di jalan menuju kediaman Gotabaya.
Menurut laporan Reuters, Amal Edirimanne, inspektur polisi, mengatakan akibat kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa tersebut, jam malam pun diberlakukan di empat divisi di Kolombo.
Pengunjuk rasa di negara berpenduduk 22 juta jiwa itu memprotes pemadaman listrik bergilir selama 13 jam yang ditempuh pemerintah. Alasannya, negara tidak punya cukup uang untuk mengimpor bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan pembangkit listrik.
Menteri Tenaga Listrik Pavithra Wanniarachchi membenarkan pemerintah mengambil kebijakan mematikan lampu jalan untuk menghemat penggunaan listrik. Pemadaman terus meluas hingga menghentikan perdagangan di bursa saham negara itu.
“Kami kekurangan solar. Pemadaman listrik bergilir harus terus berlanjut. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan,” ujarnya pasrah.
Pemadaman listrik dinilai menambah penderitaan warga Sri Lanka yang sudah berurusan dengan kekurangan bahan pokok dan harga yang meroket.
Inflasi ritel melesat 18,7 persen pada Maret 2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan inflasi makanan dan minuman menyentuh 30,2 persen yang sebagian besar dipicu devaluasi mata uang.
Ekonom First Capital Research Dimantha Mathew menyebut bahwa inflasi Sri Lanka berada pada level terburuknya dalam lebih dari satu dekade.
IMF sendiri baru memulai berdiskusi dengan pejabat terkait untuk mengucurkan program pinjaman dalam beberapa hari mendatang. Pinjaman itu dimaksudkan untuk membantu Sri Lanka mengatasi krisis ekonomi terburuk yang pernah dialami negara itu dalam beberapa dekade terakhir.
