BANDA ACEH – Rencana pemerintah Aceh yang akan membeli 4 unit pesawat N219 produksi PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) mendapat penolakan yang masif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai komentar negatif pengguna media sosial di Aceh terhadap rencana tersebut.
“Kami menilai wajar publik resisten, mengingat rencana ini dilakukan di tengah berbagai sorotan atas kinerja pemerintah Aceh yang dianggap tidak pro pada masyarakat miskin. Misalnya penundaan pembangunan rumah layak huni untuk dhuafa,” kata anggota DPR Aceh, M. Rizal Falevi Kirani, kepada atjehwatch.com, Rabu 11 Desember 2019.
“Akan tetapi saat ini rencana tersebut masih sebatas MoU antara Pemerintah Aceh. Jika sudah diwujudkan dalam tindakan konkret berupa pengusulan anggaran dalam APBA atau APBA-P, maka kami di DPRA akan menguji kelayakan dari rencana tersebut. Kita akan meminta Dinas Perhubungan Aceh untuk mempresentasikan hasil kajian rencana pembelian pesawat ini,” ujar anggota DPR Aceh dari Fraksi PNA ini lagi.
Apalagi, kata Falevi, anggaran yang dibutuhkan kabarnya mencapai 336 miliar. Ini tentu bukan nilai yang kecil.
“Akan sangat beresiko apabila pemerintah Aceh berspekulasi terkait rencana tersebut. Kalau tak mampu dirasionalisasikan, kami pastikan DPRA akan mencoret usulan anggaran beli pesawat tersebut.”
“Jangan sekarang gagah-gagahan mau beli pesawat, setelah dibeli nanti malah sering parkir di apron bandara. Ada banyak aspek yang harus dijadikan pertimbangan untuk menentukan layak tidaknya pembelian pesawat ini dilaksanakan. Jika memang layak secara ekonomi dan tidak membebani APBA secara terus-menerus tentu akan kita dukung. Tapi harus dipastikan agar benar-benar bermanfaat untuk rakyat.”
Namun demikian, kata mantan aktivis referendum Aceh ini lagi, sejauh ini dirinya menilai rencana tersebut belum menjadi prioritas untuk diwujudkan dalam waktu dekat.
“Apalagi ada suara – suara penolakan dari masyarakat. Lebih baik pemerintah Aceh fokus dulu pada program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Saat ini ekonomi Aceh jalan di tempat. Ini yang harus dicari solusi agar ekonomi masyarakat bisa berdenyut. Karenanya kegiatan dalam APBA harus didorong untuk mampu menstimulus perekonomian rakyat.”
