BANDA ACEH – Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengapresiasi kajian dari KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) terkait pentingnya keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh, demi mendukung berbagai program pembangunan di Bumi Serambi Mekah.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, usai mendengarkan pemaparan tim KOMPAK, di aula ruang VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Rabu (25/5/2022) sore.
“Terima kasih kepada Ibu Astrid dan tim KOMPAK. Apresiasi Saya atas kajian yang telah dilakukan oleh bapak ibu di KOMPAK, terkait dana Otsus Aceh,” kata Gubernur.
Gubernur Nova menambahkan, kajian KOMPAK ini akan memberikan dukungan argumentasi tentang gambaran utuh tentang capaian dan dampak pemanfaatan Dana Otsus terhadap percepatan kesejahteraan dan pembangunan Aceh selama ini.
“Semua orang menyatakan pentingnya perpanjangan Dana Otsus Aceh.Oleh karena itu, kajian dari KOMPAK ini tentu akan menjadi bahan untuk meyakinkan secara kuantitatif kepada Pemerintah Pusat, tentang seberapa pentingnya Dana Otsus diperpanjang,” ujar Gubernur.
Sementara itu, tim KOMPAK Dalam materinya yang berjudul Kajian Peranan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pembangunan Aceh, menyimpulkan beberapa poin terkait dana Otsus Aceh, di antaranya KOMPAK merekomendasikan agar Pemerintah Aceh memperkuat program di bidang ekonomi dengan strategi, Peningkatan/pertumbuhan peran dunia usaha/swasta, yang akan sangat bergantung kepada iklim investasi/berusaha di Aceh.
Berbagai insentif untuk peningkatan peran dunia usaha perlu disiapkan di Aceh oleh berbagai level pemerintahan sesuai kewenangan.
Hal yang juga tak kalah penting adalah mendorong tumbuh kembang UMKM di Aceh, melalui program pemberdayaan yang masif dan terpadu. Serta penyediaan skema pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah (tidak dengan label dana pemerintah).
Selanjutnya, KOMPAK juga merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk mendorong peningkatan nilai tambah sektor primer, melalui peningkatan peran sektor manufaktur (industri pengolahan) yang berbasis kepada keunggulan komparatif Aceh (bagian dari strategi substitusi barang impor dari luar daerah di Aceh). Dan perlunya terobosan untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa di Aceh, karena saat ini potensi tersebut belum tergarap secara optimal.
Sebagai upaya antisipasi atas penurunan dan berakhirnya Dana Otsus, KOMPAK juga merekomendasikan agar Pemerintah Aceh mengidentifikasi kemungkinan sumber-sumber pendanaan baru, bagi program-program Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang selama ini dibiayai oleh Dana Otsus.
KOMPAK mencontohkan, untuk mengantisipasi penurunan Dana Bidang Kesehatan, dapat diupayakan dengan mengalokasikan share penerimaan cukai rokok yang diterima Kabupaten/Kota, untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh dalam rangka mendukung JKA. Beberapa sumber pembiayaan lainnya yang juga bisa dioptimalkan adalah pembiayaan yang berasal dari social finance, seperti BMT, yang potensinya cukup besar.
Selanjutnya, Pemerintah Aceh perlu menyusun rencana transisi, untuk memastikan program-program Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang selama ini mendapat pembiayaan Dana Otsus tetap dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Aceh. Untuk Bidang Kesehatan, salah satunya adalah dengan mengkonversi JKA menjadi JKN.
Terakhir, Kompak juga merekomendasikan agar Pemerintah Aceh menyusun strategi komunikasi yang tepat ke masyarakat terkait dengan penurunan Dana Otsus yang dapat berdampak pada berkurangnya intensitas program-program pelayanan masyarakat. Hal ini penting untuk meminimalisir gejolak sosial yang mungkin muncul akibat penurunan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, tim KOMPAK terdiri atas Astrid Kartika, Riri Silalahi, Machfud Sidik, Nurkholis, Devi Suryani, Heracles Lang, Dicky Ariesandi dan Marwan
Pada pertemuan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Aceh dengan Australian Embassy Jakarta, tentang Pinjam Pakai Ruangan pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
Pada pertemuan ini, Gubernur turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar, Kepala Bappeda Aceh T Ahmad Dadek, Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Aceh Azhari, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Marwan Nusuf, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Zulkifli, Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Qahar, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, Kepala Dinas ESDM Mahdinur, Kadispora Dedy, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Muhammad Iswanto serta sejumlah Kepala Biro di jajaran Setda Aceh lainnya.
