Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyoroti keberadaan sejumlah ketua umum partai politik (parpol) saat Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet, Rabu (15/6) di Istana.
Dia mengatakan kocok ulang jajaran pembantu di kabinet Jokowi ini tak ubahnya sebagai negosiasi politik, bukan untuk kepentingan masyarakat.
“Lebih kepada negosiasi kepada politik kepada partai politik, bukan kepada kepentingan publik,” ujar Dedi saat diskusi Dramaturgi Reshuffle Kabinet secara virtual, Sabtu (18/6).
Dedi menilai seharusnya jika reshuffle kabinet murni untuk kebutuhan publik atau masyarakat luas. Artinya, kata dia, seharusnya ketua umum partai politik tidak elok berada di Istana Negara.
Dia mengatakan Istana Negara merupakan markas presiden, tidak sebagai tempat untuk dijadikan panggung partai politik. Justru ia menyoroti ketidakhadiran Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat pelantikan.
Jokowi diketahui mengundang sejumlah ketum partai koalisi untuk makan siang, kemudian berjalan beriringan di Istana Negara menuju lokasi pelantikan pembantu barunya.
Dalam reshuffle kabinet itu, tidak nampak sosok Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin baik itu secara fisik maupun secara virtual saat pelantikan.
Hal itu juga menjadi sorotan bagi Dedi. menurutnya, tidak hadirnya Ma’ruf Amin merupakan simbol jika negara ini berada di bawah kekuasaan partai politik.
“Tetapi wapres itu tidak muncul justru yang muncul ketum parpol, maka Presiden menempatkan negara ini berada di bawah kekuasaan oligarki partai politik,” tuturnya.
Wapres RI Ma’ruf Amin memang tidak hadir dalam prosesi pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Kepresidenan.
Berdasarkan agenda kegiatan yang diterbitkan Setwapres, Ma’ruf menggelar rangkaian kunjungan kerja ke Bangka Belitung dan Jambi sejak Selasa (14/6).
Juru Bicara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan Agenda itu dilakukan Ma’ruf sebagai penugasan dari Presiden Jokowi.
Sementara itu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi saat dihubungi CNNIndonesia.com menyatakan saat itu Ma’ruf tidak memungkinkan untuk kembali ke Jakarta. “Wapres lagi kunker ke daerah saat itu, dan tidak mungkin untuk kembali ke Jakarta,” kata Heru, Sabtu (18/6).
