SIGLI – Sekretaris Komisi 1 DPRK Pidie Zulfazli SE MM menilai, kebijakan mutasi jabatan struktural di lingkungan pemerintah kabupaten Pidie tidak dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau kebutuhan pelayan publik.
Ia menyebutkan mutasi dilakukan lebih gaya mafia.
“Mutasi yang dilakukan penuh dng unsur politik, unsur balas jasa pemilukada, dan juga pengaruh awak dalam,” kata Zulfazli.
Menurutnya, hal ini bisa dibuktikan dengan mutasi bongkar pasang, dan mutasi massal yang dilakukan Pemkab Pidie di ujung masa jabatan bupati Pidie meusigrak periode 2017 hingga 2022.
“Di ujung masa jabatan yang tinggal menghitung hari, hendak nya bupati Pidie bisa menanam investasi moral yang positif untuk masyarakat Pidie melalui kebijakan-kebijakan di akhir masa jabatan. Bukan mnuruti hawa nafsu, dengan melakukan mutasi sesuai kepentingan,tanpa memperhatikan aturan,” ujar dia.
“Bukan menuruti hawa nafsu, dengan melakukan mutasi sesuai kepentingan, tanpa memperhatikan Jenjang karing, kinerja dan moral pegawai, dan tidak melakukan penempatan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. The Right Man In The Right Place sangat penting dalam pelayanan publik.”
Menurutnya, mutasi yang dilakukan saat ini penuh kepentingan pribadi dan kelompok.
“Tidak tahu tujuannya apa, kalau untuk meningkatkan kinerja justru yang kinerja bagus malah didepak. Ini ada apa apanya, yang nampak birokrasi tambah buruk, pegawai was was dalam bekerja karena tidak ada kepastian dalam bekerja.”
“Ini sangat disayangkan karena pejabat sekeliling kepala daerah pun tidak pernah menyampaikan kepada bupati kondisi yang sebenarnya tapi menikmati apa yang dilakukan bupati. Lima tahun berturut-turut Pidie tidak mendapat DID, sejarah baru pemerintah Roni Ahmad, APBK Perubahan di-Perbub 2021, ini menandakan pemerintah Pidie berkinerja buruk dan jauh dari harapan Pidie meusigrak,” ujarnya lagi.
“Mutasi ala mafia,” katanya.
