BANDA ACEH – Alokasi dana APBN untuk Badan Pelabuhan Bebas Kawasan Sabang (BPKS) terus merosot di bawah kepemimpinan Razuardi dan Islamuddin.
Alokasi APBN 2020 hanya Rp 144 miliar, padahal sebelumnya pada 2019 jumlahnya mencapai Rp 224 miliar. Anehnya, dalam kondisi rapor merah itu, rombongan pejabat BPKS ramai-ramai malah pergi jalan (melancong) ke luar negeri.
“Selain anggaran yang turun drastis, alokasi APBN 2020 juga banyak kode bintang atau diblokir oleh Kemenkeu RI. Hanya alokasi gaji, perjalanan dinas dan kegiatan rutin lainnya yang tidak diblokir. Ini terjadi karena dokumen perencanannya yang tidak ada, bermakna pejabat terkait tidak punya kapasitas,” kata Usman yang mantan aktivis BRR Aceh–Nias ini.
Anehnya, plt wakil kepala BPKS, deputi bidang pengawasan beserta rombongan sebanyak 7 orang dikabarkan gak ada rasa malu jalan-jalan ke luar negeri pada Selasa kemarin 17 Desember 2019.
“Tujuan mereka kali ini ke Negeri Serawak, dekat Brunei Darussalam. Pergi beramai-ramai lagi. Maunya ada rasa malulah sedikit dengan rakyat Aceh. Berapa uang negara yang mereka sedot saat pergi berjamaah ke luar negeri,” kata Usman setengah kecewa.
Kandidat doktor ini meminta Dewan Kawasan Sabang (DKS) yaitu Plt Gubernur Aceh, Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang untuk berani melakukan reformasi total di internal BPKS, perlu evaluasi menyuruh sebagai peningkatan kinerja kepala, wakil kepala, para deputi sampai dengan staf.
“Ini adalah momen yang tepat untuk membenahi dan membersihkan internal BPKS guna meningkatkan kinerja ke depan agar cita-cita terwujudnya free port dan free trade zone Sabang menjadi kenyataan, bukan hanya sebatas mimpi. Kalau gak sekarang, kapan lagi? Ini sudah 20 tahun usia BPKS,” kata Usman Lamreung, dosen Unaya Aceh Besar, melalui siaran pers, Rabu 18 Desember 2019.
Usman juga menyorot fungsi Dewan Pengawas BPKS yang terkesan kongkalikong dan tidak punya taring pada Badan Pelaksana BPKS. Selain itu, di Dewan Pengawas tidak ada ahli kepelabuhan.
“Sudah nyata-nyata banyak masalah di Bapel BPKS. Serapan anggaran rendah, freeport tidak kunjung terwujud, APBN 2020 turun, banyak bintang, wakil kepala dan rombongan pejabat BPKS melancong ke luar negeri, kok Dewan Pengawas tidak berani menegur? Kok ada kesan Dewan Pengawas takut sekali ya pada Bapel BPKS? Ada permainan apa ini?” tanya Usman yang merasa sangat berkepentingan dengan BPKS karena dia adalah putra Aceh Besar yang daerahnya masuk dalam kawasan BPKS. []
