MEUREUDU – Ratusan tenaga honorer / Tenaga harian lepas (THL) dari Dinkes Pidie Jaya perwakilan Puskesmas-puskesmas Se-Pidie jaya kepung kantor DPRK Pidie jaya demi menyampaikan aspirasinya terkait nasib honorer yang di ambang dirumahkan.
Ratusan tenaga honorer tersebut disambut humanis oleh ketua DPRK, dan seluruh anggota dewan terhormat di aula teras kantor DPRK Pidie Jaya, Rabu, 27 Juli 2022.
Koordinator aksi massa honorer dan THL Safri menyampaikan aspirasinya dalam aksi bahwasanya banyak tenaga kesehatan sudah 15 tahun lebih berbakti tanpa pamrih membantu Pemerintah Pidie Jaya dengan ikhlas.
“Sedih rasanya jika tidak lulus tes P3K akan dirumahkan, kami mohon agar DPRK Pidie Jaya sebagai perwakilan kami rakyat untuk menyimpaikan aspirasi kami supaya tidak dirumahkan atau diberhentikan, kami butuh dukungan dari dewan-dewan yang terhormat,” ujar Safri Korlap aksi yang disambut tepuk tangan oleh teman-temannya.
Sementara wakil ketua DPRK Pidie Jaya Hasan Basri dalam sambutanya mengatakan jauh sebelum tenaga honorer dan THL datang, DPRK sudah tiga kali berkunjung ke Kemenpan RB untuk menyampaikan prihal tenaga honorer secara keseluruhan bukan hanya tenaga honorer dari Dinkes.
“Kita berterimakasih pada hari ini kedatangan tenaga honorer dan bakti dari dinas kesehatan ke DPRK Pidie Jaya dalam hal ini kami DPRK Sudah beberapa kali Kemenpan RB, sebanyak 3 kali kementeri kesehatan, dua kali kementeri pendidikan, dalam hal ini kunjungan kita kemarin bahwa kita diberikan formasi untuk Tahun 2022 sebanyak 249 orang formasi,” kata Hasan Basri.
Dikatakannya, “untuk tenaga kesehatan P3K Pemerintah Pusat di tahun 2022 memberikan formasi 30 orang, kami sangat prihatin terhadap formasi yang diberikan oleh menteri kesehatan karena di rumah sakit dan di Puskesmas-Pukesmas banyak sekali tenaga kesehatan yang masih berkurang,” ujar Hasan Basri.
Lanjutnya, dengan keluarnya peraturan dari Kemenpan RB di tahun 2023 wajib dirumahkan, anggota DPRK dan anggota DPRK se-aceh bersepakat bahwa di Aceh sedang mengupayakan untuk dipertahankan baik dari kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas-Dinas teknis lainnya supaya tenaga itu diperhatikan karena di Aceh tidak ada lapangan kerja lain supaya putra-putri terbaik Aceh bisa bekerja di pemerintahan.
“Di Aceh yang ada lapangan kerja adalah di intansi Pemerintah karena tidak ada rumah sakit swasta, maka harus dirubah kebijakan dari Menpan RB, jika tidak ada lagi tenaga bakti atau honorer bagaimana kondisi pemerintah di Pidie Jaya maupun kabupaten kota di Aceh lainnya maupun tingkat provinsi, kita sangat khawatir bisa jadi colep karena hampir 80% pelayanan terhadap masyarakat di seluruh intansi pemerintah dilakukan oleh honorer dan di tenaga bakti, nah sedangkan CPNS kita sangat-sangat sedikit, maka dari itu kita DPRK siap menjembatani ke Menpan RB maupun ke menteri kesehatan atau menteri pendidikan kita siap membantu untuk menjembatani untuk membawa rekan-rekan adik-adik kita ke Pusat,” ujar Hasan Basri wakil ketua DPRK Pidie Jaya.[Mul]
