Banda Aceh – Gerakan Nasional Pemuda Kota (GNPK) Banda Aceh secara tegas mempertanyakan realisasi kegiatan pembagian 10 juta bendera di ibukota Banda Aceh.
Pasalnya, sejauh ini pihaknya menilai kegiatan itu hanya sebatas penyerahan secara simbolis Wamendagri Jhon Wempi Wetipo pada 13 Agustus 2022 silam, sementara realisasi tindak lanjut yang dilakukan Pemko dinilai sangat minim dan tidak mengakar.
“Kesannya Gerakan 10 Juta Bendera yang dilakukan di Kota Banda Aceh hanya simbolis belaka,setelah itu bendera merah putihnya entah di pasang kemana atau bisa saja Wamendagri Pulang, bendera masuk gudang. Anehkan, hanya hitungan jam jelang HUT RI banyak di gampong-gampong di Banda Aceh, bahkan di toko-toko hingga warung kopi belum berkibar bendera merah putih, bagaimana disebut ingin merah putihkan Banda Aceh,” tegas koordinator GNPK Banda Aceh Tomi Azrian, Senin 15 Agustus 2022.
Menurut GNPK, jangankan untuk membuat Banda Aceh menjadi merah putih, sebanyak 5.550 bendera yang diserahkan wamendagri saja tidak terbagi dan terpasang masif, rencana memerah-putihkan Banda Aceh melalui gerakan 10 juta bendera itu hanya dongeng belaka.
“Kita bisa lihat di masyarakat, berapa banyak yang sudah pasang, berapa banyak masyarakat yang naikkan bendera merah putih dari bendera yang dibagikan Pemko. Rata-rata masyarakat justru memasang atau menaikkan bendera milik sendiri yang memang sudah disimpan di masing-masing rumah warga, bukan yang dibagikan oleh Pj Walikota,” jelasnya.
Dia mengatakan, Pj Walikota dinilai tidak maksimal dalam mendistribusikan bendera merah putih di ibukota Banda Aceh, sehingga seremonial kegiatan simbolis yang dilakukan berakhir sia-sia.
“Bagaimana meningkatkan nilai nasionalisme, sementara bendera yang dijanjikan saja tak kunjung masif dibagi dan didistribusikan hingga ke lapiran masyarakat bawah. Sehingga pernyataan Pj Walikita yang katanya ingin memerahputihkan Banda Aceh, jangan-jangan hanya pembohongan publik belaka,”imbuhnya.
GNPK juga meminta agar Pj Walikota Banda Aceh agar lebih jujur kepada masyarakat, apakah bendera yang diserahkan sebanyak 5.550 lembar oleh wamendagri itu sudah terbagi semua, apakah gerakan 10 juta bendera dilakukan dengan sungguh-sungguh atau sekedar wamendagri senang saja.
” Ayo terbuka kepada publik kemana saja 5.550 lembar bendera itu dibagikan, atau jangan-jangan malah digudangkan. Selain itu, pemko juga harus jujur jika tidak memiliki anggaran untuk pendistribusiannya, sehingga kemendagri bisa mensupport alokasi anggaran, ketimbang yang sudah diserahkan malah nanti tak sampai ke masyarakat. Semestinya, jika pun pemko tidak cetak bendera lain, dan hanya yang diserahkan mendagri, sudah ada 5 ribu titik lebih atau 5 ribu KK di Banda Aceh terdistribusi dan terpasang bendera merah putih, apalagi menghitung jam saja momentum peringatan 17 agustus akan berlangsung, sementara distribusi bendera yang disebut-sebut belum maksimal. Faktanya di gampong-gampong di Banda Aceh bahkan di depan warung kopi hingga toko banyak yang tidak ada bendera merah putih,” katanya mengingatkan.
Menurut GNPK, selain bagi-bagi bendera, pemko Banda Aceh juga harus mengoptimalkan kesejahteraan rakyat melalui program-program kerakyatan yang nyata.
“Upaya meningkatkan nasionalisme tanpa peningkatan kesejahteraan rakyat hanyalah menjadi isapan jempol belaka,” katanya.
GNPK meminta Mendagri untuk menupdate informasi riil lapangan terkait gerakan 10 juta bendera agar tidak jadi simbolis belaka. “Seremonial dan retorikanya mantap, realisasi nya justru jauh panggang dari api,” jelasnya.
