BANDA ACEH – Sapu Bersih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kota se-Aceh tahun 2018, merupakan pertanda bahwa pengelolaan keuangan di Aceh telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Meski demikian, upaya pembenahan dan perbaikan tetap harus terus dilakukan.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuagan Aceh, di Aula BPK RI, Rabu (28/8/2019).
“Alhamdulillah, laporan keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh tahun 2018 lalu berhasil meraih predikat WTP dari BPK. Ini merupakan pertanda pengelolaan keuangan di Aceh telah berjalan baik. Meski demikian, kita tidak bisa menampik masih banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Plt Gubernur Aceh.
Nova mengingatkan, bahwa faktor kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dapat mendorong terciptanya proses akuntabilitas dan transparansi. Nova meyakini, jika prinsip tersebut diterapkan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi, sehingga partisipasi publik dalam pembangunan turut meningkat.
“Situasi ini tentunya akan semakin mengundang daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Jika investasi berkembang, niscaya ekonomi rakyat pasti semakin menggeliat. Di sinilah pentingnya peran BPK dalam memberi daya dorong bagi kinerja Pemerintah daerah,” kata Nova.
Nova meyakini, di bawah kepemimpinan yang baru, BPK Perwakilan Aceh dapat lebih mengoptimalkan peran, sehingga pertumbuhan ekonomi Aceh semakin baik dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat.
“Selama ini BPK tidak hanya hadir sebagai pilar penting bagi program reformasi birokrasi di Aceh, tapi juga memberi supervisi bagi sistem pelaporan keuangan di daerah ini. Pengawasan yang dilakukan BPK telah melahirkan semangat baru bagi kami dan juga Pemerintah daerah se-Aceh untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan.
Di bawah kepemimpinan yang baru, Plt Gubernur berharap agar BPK Perwakilan Aceh terus memberikan dukungan pengawasan terhadap pengelolaa anggaran di Aceh, sehingga pemanfaatan anggaran lebih berdayaguna dan tepat sasaran
Untuk diketahui bersama, sebelum bertugas di Aceh, Arif Agus merupakan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Isman Rudi akan menjalani tugas baru sebagai Pemeriksa Utama di Kantor Pusat BPK RI.
