Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan membayarkan subsidi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) dengan frekuensi tiga bulan sekali mulai tahun 2023.
Hal ini berbeda dengan yang selama ini dilakukan, karena pemerintah harus menunggu sampai akhir tahun dan mendapatkan hasil audit untuk membayarkan subsidi itu.
“Ini agar cashflow atau arus kas yang ada di Pertamina dan PLN, serta dari sisi akurasi refleksi APBN kita menjadi lebih kredibel,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Rabu, 14 September 2022.
Dalam kesepakatan Panitia Kerja A Banggar DPR, ada sejumlah perubahan alokasi subsidi energi pada tahun depan. Perubahan itu terjadi karena ada perubahan asumsi nilai tukar dari Rp 14.750 per dolar AS menjadi Rp 14.800 per dolar AS.
Lebih jauh, Sri Mulyani memaparkan secara keseluruhan ada tambahan Rp 1,3 triliun subsidi energi pada tahun depan menjadi Rp 212 triliun. Tambahan subsidi energi itu berasal dari Rp 210,7 triliun yang ditetapkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 semula.
Namun begitu, angka oti belum termasuk dana kompensasi yang juga akan dibayarkan kepada Pertamina dan PLN.
Sri Mulyani lalu membeberkan merinci anggaran subsidi terdiri atas kenaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji tabung 3 kilogram (kg) sebesar Rp 1,1 triliun dari Rp 138,3 triliun menjadi Rp 139,4 triliun. Selain itu ada subsidi listrik yang naik Rp 200 miliar dari Rp 72,3 triliun menjadi Rp 72,6 triliun.
Adapun subsidi BBM dan elpiji tabung 3 kg meliputi subsidi jenis BBM tertentu yang naik Rp 600 miliar dari Rp 20,9 triliun menjadi Rp 21,5 triliun. Sedangkan subsidi elpiji tabung 3 kg meningkat Rp 400 miliar dari Rp 117,4 triliun menjadi Rp 117,8 triliun.
Sri Mulyani menyebutkan, di dalam alokasi ini, pemerintah juga sudah memasukkan cadangan satu juta kiloliter untuk solar dan elpiji. “Sebesar 500 ribu metrik ton,” tuturnya.
