Jakarta – Pejabat eksekutif di Uni Eropa pada Minggu, 18 September 2022, merekomendasikan pembekuan sementara uang sebesar 7,5 miliar euro (Rp 112 triliun), yang awalnya untuk mendanai Hongaria. Keputusan itu diambil sebagai dampak atas kasus – kasus korupsi di negara tersebut.
Keputusan Uni Eropa tersebut adalah sanksi pertama yang dijatuhkan pada anggota Uni Eropa untuk penegakan hukum yang lebih baik. Uni Eropa adalah organisasi terbesar di Benua Biru dan saat ini beranggotakan 27 negara.
Sejak dua tahun lalu, Uni Eropa telah memberlakukan sanksi keuangan baru untuk menindak lanjuti apa yang disebut rusaknya demokrasi di Polandia dan Hongaria. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dituduh telah melemahkan pengadilan, media, LSM dan academia serta memperketat hak-hak migran, gay dan perempuan dalam 10 tahun kekuasaannya.
“Ini soal sejumlah pelanggaran aturan hukum yang membahayakan penggunaan dan pengelolaan dana Uni Eropa. Kami tidak bisa menyimpulkan bahwa anggaran Uni Eropa cukup terlindungi,” kata Komisi Uni Eropa bidang anggaran, Johannes Hahn.
Hahn menyoroti adanya ketidak-beresan sistemik dalam undang-undang pengadaan kebutuhan publik di Hongaria, perlindungan terhadap konflik kepentingan yang kurang memadai, lemahnya dalam penuntutan hukum serta kurangnya tindakan anti-korupsi.
Menurut Hahn, pihaknya telah merekomendasikan penangguhan sekitar satu pertiga dana kohesi yang awalnya dijadwalkan untuk Hongaria dari anggaran bersama di Uni Eropa periode 2021 – 2027 dengan total senilai 1,1 triliun euro.
Uang yang dibekukan oleh Uni Eropa ke Hongari yakni sekitar 7,5 miliar euro (Rp 112 triliun) atau 5 persen dari GDP negara itu pada 2022. Negara-negara Uni Eropa sekarang punya waktu tiga bulan untuk memutuskan rekomendasi bidang anggaran Uni Eropa tersebut.
Hahn mengatakan janji terbaru Hongaria untuk mengatasi kritikan dari Uni Eropa adalah sebuah langkah yang signifikan, namun masih harus diterjemahkan dalam undang-undang yang baru dan langkah nyata sebelum Uni Eropa diyakinkan kembali.
