Jakarta – Taiwan tidak akan menyerahkan kedaulatan atau kompromi pada kebebasan dan demokrasi, dan rakyatnya jelas menentang gagasan Beijing tentang manajemen “satu negara, dua sistem” untuk Taiwan, kata kantor kepresidenan Taiwan, Minggu, 16 Oktober 2022.
Pernyataan itu muncul tak lama setelah Presiden China Xi Jinping mengatakan dalam pidato pada pembukaan Kongres Partai Komunis di Beijing bahwa terserah kepada rakyat China untuk menyelesaikan masalah Taiwan dan China tidak akan pernah meninggalkan penggunaan kekuatan atas Taiwan.
Menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan kawasan adalah tanggung jawab bersama kedua belah pihak dan pertemuan di medan perang bukanlah pilihan, kata kantor kepresidenan Taiwan dalam pernyataannya.
Dewan urusan daratan Taiwan – badan pemerintah tertinggi yang bertanggung jawab atas urusan China – mengatakan kebijakan Partai Komunis China tentang Taiwan salah dan tidak menawarkan pemikiran baru.
“Republik China adalah negara berdaulat, dan Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat China,” kata badan itu dalam sebuah pernyataan setelah pidato Xi.
Lebih lanjut dikatakan bahwa rakyat Taiwan “tidak akan pernah menerima” apa yang disebut Konsensus 1992 atau formula “satu negara, dua sistem” yang digunakan di Hong Kong.
Konsensus 1992 mengacu pada pemahaman diam-diam antara mantan pemerintah Kuomintang Taiwan dan Partai Komunis China bahwa kedua sisi Selat Taiwan mengakui ada “satu China”, dengan masing-masing pihak memiliki interpretasi sendiri tentang apa arti “China”.
“Hanya 23 juta orang di Taiwan yang memiliki hak untuk memutuskan masa depan,” kata dewan urusan daratan hari ini.
“Kami di sini untuk mengirim peringatan kepada otoritas PKC untuk meninggalkan kerangka politik yang dipaksakan dan tindakan pemaksaan dan agresi.”
Xi: Urusan Taiwan Diputuskan Rakyat China
“Memecahkan masalah Taiwan adalah urusan rakyat China sendiri, dan terserah rakyat China untuk memutuskan,” kata Xi di Balai Besar Rakyat Beijing.
“Kami bersikeras pada prospek reunifikasi damai dengan ketulusan terbesar dan upaya terbaik kami, tetapi kami tidak akan pernah berjanji untuk melepaskan penggunaan kekuatan dan mencadangkan pilihan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan. Ini diarahkan semata-mata pada campur tangan oleh pasukan luar dan beberapa separatis yang mencari kemerdekaan Taiwan.”
Taiwan tidak pernah dikendalikan oleh Komunis China.
Presiden Tsai Ing Wen, yang terpilih kembali pada 2020, menolak untuk mengakui Konsensus 1992 – tidak seperti pendahulunya dari KMT yang sekarang menjadi oposisi, Ma Ying Jeou, yang memandangnya sebagai warisan politik intinya.
Su Chi, mantan kepala dewan urusan pemerintah daratan KMT, mengaku mengarang istilah tersebut pada tahun 2000, delapan tahun setelah pertemuan di tempat asalnya.
Ketegangan lintas selat telah memuncak dalam beberapa bulan terakhir.
Setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taipei pada Agustus, Beijing meluncurkan latihan militer terbesarnya dengan pesawat, kapal, dan rudal.
