Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani heran biaya memperbaiki pagar Puskesmas masuk ke anggaran stunting. Di lain sisi, ia menilai angka Rp34 triliun untuk pemberian makanan bayi stunting masih sangat kecil.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan dirinya rapat dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dan membahas betapa pentingnya mengatasi stunting. Namun, sub kegiatan stunting di pemerintah daerah bisa menembus 283 dengan total anggaran Rp77 triliun.
Ia mengatakan sub kegiatan nomor dua paling menyedot anggaran pemberantasan stunting adalah koordinasi, yang anggarannya Rp240 miliar. Sementara itu, anggaran untuk makan bayi dinilai masih sangat kecil.
“Item yang betul-betul untuk bayi stunting, yaitu memberikan makanan dari bayi khas daerah hanya Rp34 triliun. Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil. Karena ada 283 kegiatan, termasuk yang tadi disampaikan Pak Menteri PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa) ganti pagar Puskesmas masuk dalam kategori stunting,” katanya di Aula Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/3).
“Kita mungkin ketawa, tapi ini juga menggambarkan betapa PR kita banyak sekali. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa kita,” imbuhnya.
Menteri PPN/Bappenas mengungkapkan memang ada keanehan dalam anggaran yang diajukan kementerian/lembaga (K/L). Selain itu, Suharso juga menyoroti soal anggaran lucu revolusi mental.
Suharso mengungkapkan ketika pertama kali masuk Bappenas dan menguji aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) di kementeriannya, ia malah melihat ada biaya untuk perbaikan pagar Puskesmas dalam anggaran memberantas stunting.
“Demikian juga prioritas nasional yang terkait dengan revolusi mental, saya bilang ini lucu juga ini, coba di-zoom. Begitu di-zoom sampai paling bawah, saya lihat itu adalah membeli motor trail. Betul juga, mungkin untuk melakukan sosialisasi,” sindir Suharso.
Terlepas dari itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas ikut menyoroti betap pentingnya peran pemerintah memberantas stunting. Bahkan, ia mengatakan PANRB ikut menghemat anggaran perjalanan dinas untuk membantu masalah stunting.
Anas mengatakan dengan adanya program konsultasi daring dengan pemerintah daerah tanpa harus melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, Kementerian PANRB mengurangi 85 persen jumlah tamu.
Data tersebut dikumpulkan berdasarkan waktu pemberlakuan program konsultasi daring sejak Oktober 2022 hingga 9 Maret 2023.
“Lumayan perjalanan dinas gak datang banyak, biasanya setiap aturan baru penuh di kantor kami untuk menjamu sampai jamuan makan minumnya habis. Kita bisa hemat Rp75 miliar. Kalau kita bagi untuk stunting, itu bisa dapat untuk 14.700 bayi stunting yang membutuhkan perhatian dari kita semua,” ungkap Anas.
Rinciannya, 14.700 bayi stunting tersebut bakal mendapat bantuan gizi selama setahun, yakni Rp425 ribu per bulan atau Rp5,1 juta per balita dalam setahun. Angka tersebut diklaim sudah sesuai dengan standar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
