BANDA ACEH – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan PT. Surveyor Indonesia (PTSI) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka mendukung perencanaan pengembangan kawasan Sabang pada Selasa (14/3) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.
Langkah nota kesepahaman ini merupakan kolaborasi bersama yang ditandatangani oleh Kepala BPKS Sabang Junaidi Ali dan Direktur Utama PTSI M. Haris Wicaksono serta disaksikan oleh para Deputi BPKS dan pejabat PTSI.
Adapun kerjasama ini, nantinya akan lebih mengarah pada bidang jasa perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi, perhubungan, pariwisata, perikanan dan kelauatan serta penanaman modal. Tentunya, kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dampak pada sistim perencanaan BPKS yang lebih baik di masa akan datang.
Dengan adanya dukungan dari PTSI, sehingga BPKS terus bisa melakukan perbaikan, optimalisasi dan pengembangan kawasan Sabang. Sementara PTSI merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk itu, BPKS juga harus bersinergi dan berkoordinasi dengan semua lembaga BUMN, baik yang ada di Aceh mau pun di tingkat nasional sesuai dengan harapan pemerintah, bahwa sinergisasi BPKS dengan antar lembaga dan BUMN untuk mendorong capaian visi dan misi pemerintah, khususnya di sector pengembangan perekonomian masyarakat di kasawasan Sabang.
Apalagi langkah ini sudah mendapatkan dukungan kuat dari Komisi VI DPR RI sebagaimana disampaikan dalam berbagai momen, termasuk saat Komisi VI DPR RI melakukan agenda reses ke Aceh pada Senin, 8 Agustus 2022 yang lalu.
Dalam agenda reses tersebut, Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Aria Bima juga melakukan pertemuan khusus dengan Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS), Dewan Pengawas (Dewas) dan Manajemen BPKS Sabang.
Dalam momen penandatangan MoU yang dimaksud, Kepala BPKS Junaidi Ali berharap PTSI bisa melakukan suvervisi dengan India juga, sebagaimana tindak lanjut dari hasil hubungan kerjasama antara BPKS dengan Perusahaan Rites The Infrastucture People di bidang studi pengembangan kawasan, adapun perjanjian ini ditandatangani di Sabang pada 26 Maret 2022 yang lalu.
Perusahaan Rites The Infrastructure People merupakan salah satu perusahan yang ditunjuk oleh Pemerintah India untuk menangani bidang infrastruktur pelabuhan dan pengembangan kawasan. Penandatangan MoU ini dihadiri langsung oleh Duta Besar India untuk Indonesia Manoj Kumar Bharti, Konsulat Jenderal India Medan, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Basilio Dias Araujo, dan Direktur Project Rites V. G. Suresh Kumar, ulas Junaidi Ali.
Junaidi menambahkan, bahwa dalam waktu dekat BPKS akan melakukan beberapa perencanaan dalam menidaklanjuti apa saja yang telah disepakati bersama PTSI, apalagi PTSI akan memberikan dukungan penuh dalam kegiatan tersebut.
Sementara Direktur Utama PTSI, M. Haris Wicaksono menyatakan dukungannya kepada BPKS dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada di PTSI dalam masing-masing bidang, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan BPKS.
Acara penandatangan MoU itu, turut dihadiri Vice Prisident Operasi PTSI Abu Bakar Alhadar, Vice President Infrastuktur PTSI Baron Wicaksono, GM Medan Wilson Manurung dan ROM Aceh Heri Habibie, sementara Kepala BPKS iut didampingi oleh Deputi Tekbang Azwar Husein, Deputi Komesial Erwanto, KPA BPKS Maulana.
