ACEH UTARA – Dalam diskusi di WhatsApp Grup (WAG) Forum Pemuda Matangkuli, sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat mendesak geuchik untuk menolak permintaan mengikuti Bimtek.
Warga dan Pemuda Matangkuli menilai kegiatan Bimtek hanya menghabiskan anggaran dana desa dan sama sekali tidak memiliki manfaat bagi hajat hidup masyarakat di gampong.
“Sudah tidak normal, masak Bimtek setahun sampai 5 kali. Kalau sekali dalam setahun mungkin masih bisa kita toleransi,” ujar Yus salah seorang warga Matangkuli di WAG Forum Pemuda Matangkuli, Jumat, 19 Mei 2023.
Dia menambahkan, masalah bimtek di Kecamatan Matangkuli sudah darurat karena banyak menguras dana desa dan diduga dimainkan oleh oknum tertentu yang ingin meraup keuntungan untuk pribadi.
Lanjutnya, pemuda Matangkuli diminta untuk bangun dari tidur lelap dan berani melawan penjajahan berencana terhadap desa dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis yang merongrong dana desa yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan insfrastruktur dan peningkatan taraf hidup masyarakat di desa.
“Masalah Bimtek sudah darurat di Matangkuli. Coba bangun pemuda Matangkuli jangan larut dalam masalah ini, karena ini penjajahan berencana juga,” timpalnya lagi.
Salah seorang tokoh pemuda Matangkuli, Zulfadli atau kerap disapa Sinyak menyebutkan, jika ingin menghentikan bimtek harus dimulai dari geuchik.
“Semua harus dimulai dari Geuchik, harus ada Geuchik yang berani bersuara,” ujarnya seperti dikutip media ini.
Sementara itu, Saiful Anwar yang juga warga di Kecamatan Matangkuli menduga Geuchik di Kecamatan setempat seperti tersandera hingga manut saja saat diminta menyisihkan dana Desa untuk kegiatan Bimtek.
“Saya duga mereka seperti disandera sesuatu, kalau tidak pasti mereka berani tolak ajakan bimtek. Mereka para Geuchik juga pasti sadar kalau bimtek itu tidak ada manfaatnya,” tandasnya.
Ketua YARA Aceh Utara Iskandar PB mengatakan, kegiatan bimtek tidak menyalahi aturan ataupun regulasi. Namun ia sependapat dengan warga Matangkuli terkait relokasi anggaran bimtek.
“Sebaiknya digunakan untuk pelatihan komputer bagi tuha peut dan perangkat desa lainnya. Kita tau, untuk buat RAB saja setiap desa harus membayar jasa pihak luar. Jadi, jika aparatur desa sudah dibekali ilmu teknologi mereka sudah bisa kerjakan sendiri,” sebut Iskandar.
Iskandar juga menambahkan, jika pun harus ada pelaksanaan bimtek. Sebaiknya dilaksanakan di Aceh Utara sehingga akan meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.
“Tidak perlu harus ke luar daerah, cukup di Matangkuli atau di Aceh Utara. Akan tetapi, tetap harus dikaji kembali seberapa urgent pelaksanaan bimtek tersebut dan berapa besar manfaatnya untuk desa,” tutupnya.
Camat Matangkuli Edward saat dikonfirmasi terkait desakan agar oknum Geuchik menolak ikut kegiatan Bimtek langsung mematikan sambungan telepon.
Wartawan media ini sudah mencoba menghubungi kembali namun tidak diangkat lagi oleh Camat Matangkuli. []
