JAKARTA – Setalah menyuarakan anggaran prioritas untuk jalan tembus Keumala-Jantho, Pelabuhan Teluk Surin Abdya, Rehap pelabuhan Krueng Raya, dan meningkatan anggaran infrastruktur di Aceh, Anggota DPR RI asal Aceh 1 H. Irmawan, S.Sos, MM pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V dengan Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen pembiayaan insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR RI, Irmawan kembali memperjuangan anggaran untuk pengaman pantai di Aceh.
RDP tesebut membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi program dan prioritas anggaran K/L TA 2024 masing-masing Unit Eselon I di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Irmawan meminta kepada Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen pembiayaan insfrastruktur PUPR RI untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan 2023 yang belum memasuki kontraktual, dan segera diselesaikan agar tidak menghambat pembangunan selanjutnya.
“Kami berharap kepada Pak Dirjen untuk segera melaksanakan tender dan kontrak, agar tidak terganggu dengan limit waktu pelaksanaan,” pinta Irmawan.
Ketua DPW PKB Aceh itu juga menyampaikan perihal kebutuhan dapil seperti pembangunan Pengaman pantai Kota Meulaboh yang belum tuntas kendati kontrak sudah berjalan. Irmawan meminta pengerjaan 2023 bisa lancar, agar tahun 2024 tuntas penagangan banjir di Kota Meulaboh.
Selanjutnya–kata Irmawan–Pengaman Pantai Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Persoalannya lebih parah dari Kota Meulaboh. Di susoh Abdya ombak sudah mulai merusak pemukiman dan rumah-rumah masyarakat, sehingga harus segera diselesaikan.
“Saya minta tahun 2024 bisa dialokasikan anggaran untuk penyelesaian Pengaman Pantai Susoh Abdya,” ujar Irmawan.
Irmawan menjelaskan, Ada beberapa sungai di Aceh yang setiap tahun mengalami banjir, sehingga perlu penanganan, seperti Pengendalian banjir sungai Lawe Alas (Aceh Tenggara), Pengendalian banjir Krueng Tripe (Gayo Lues), Pengendalian banjir sungai Krueng Singkil (Aceh Singkil) dan Pembangunan Embung Krueng Raya (Aceh Besar).
“Kami minta tahun 2024 ini perlu ada alokasi anggaran prioritas untuk penanganan banjir di sungai-sungai tersebut, termasuk untuk normalisasi penguatan tebing, penangan banjir agar masyarakat dapat menjalankan aktifitas sehari-hari tanpa terganggu ekonominya,” ujar Irmawan.
Pada rapat RDP tersebut hadir Dirjen SDA Ir. Jarot Widyoko Sp-1, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, dan para kepala Balai.[]
