Makassar – Bupati Mamberamo Tengah nonaktif, Ricky Ham Pagawak merasa penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK berkaitan dengan Pemilu 2024.
Dia menyampaikan itu dalam sidang di Pengadilan Tipikor Makassar, Sulawesi Selatan.
“Saya mempunyai pengaruh besar dalam memenangkan Pemilu pada tahun 2024 melalui Partai Demokrat, sehingga harus dijadikan penetapan saya sebagai tersangka,” ucap Ricky dalam sidang, Rabu kemarin (9/8).
“Saya dianggap selalu gagal memberi bantuan terhadap orang asli papua, gereja dan tempat ibadah lain serta bantuan-bantuan lain,” sambungnya.
Ricky Ham Pagawak adalah salah satu kandidat ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua pada 2022 lalu. Lukas Enembe juga termasuk kandidat hingga dipilih DPP Demokrat menjadi ketua DPD Provinsi Papua.
Namun, baik Ricky Ham Pagawak maupun Lukas Enembe kini diproses hukum oleh KPK sejak 2022 lalu. Keduanya pun kini sudah menjadi terdakwa dan menghadapi persidangan di pengadilan.
DPP Demokrat kemudian menunjuk Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD Papua menggantikan Lukas Enembe yang tengah menghadapi proses hukum.
Sidang Ricky Ham Pagawak
Dalam sidang agenda pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa di Pengadilan Tipikor Makassar, Sulawesi Selatan, Ricky Ham Pagawak mengatakan jaksa KPK keliru dalam membuat dakwaan.
Dia membantah dakwaan jaksa KPK yang menyebut Ricky menerima uang suap pada 13 Maret 2013. Padahal saat itu Ricky belum menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah alias masih masyarakat biasa.
“Terdapat kekeliruan dan kesalahan oleh JPU dalam dakwaan yaitu pada tanggal 13 Maret 2013. Saya belum menjadi Bupati Mamberamo Tengah,” kata Ricky di hadapan majelis hakim.
Ricky menerangkan bahwa dirinya menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah setelah dilantik pada tanggal 28 September 2018.
“Saya dilantik tanggal 25 Maret 2013 dakwaan jaksa halaman 7 adalah tidak benar dan tidak cermat,” ungkapnya.
Berdasarkan dakwaan tersebut, Ricky menyebut maka jaksa penuntut umum KPK tidak cermat. Dia juga menyebut ada intimidasi terhadap para ajudannya selama proses hukum berjalan di KPK.
“Saat pemeriksaan para saksi oleh penyidik terdapat intimidasi. Beberapa ajudan saya dipaksa mengakui semuanya, mereka ditahan di sel Polda selama 2 bulan, bahwa dugaan suap dan gratifikasi yang dituduhkan kepada saya banyak yang direkayasa,” ucap Ricky.
