MEULABOH – Angka Inflasi Gabungan Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Aceh pada Juli 2023, lebih rendah dibandingkan dengan angka Inflasi Nasional, baik secara month to month (mtm) maupun year on year (yoy). Angka inflasi nasional tercatat sebesar 0,21 persen (mtm), dan secara tahunan inflasi nasional sebesar 3,08 persen (yoy).
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, pada pembukaan Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh tahun 2023, di aula Eva Sky Hotel, Senin (21/8/2023) malam.
“Inflasi gabungan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Aceh hingga Juli 2023 terus mengalami perbaikan. Secara mtm angka Inflasi kita cukup terkendali, yaitu sebesar 0,1 persen secara month to month. Demikian juga jika dibandingkan dengan perkembangan Inflasi pada bulan yang sama tahun lalu, angka inflasi Aceh hingga Juli 2023 masih sangat stabil, yaitu sebesar 2,02 persen secara year on year,” ujar Mawardi.
Mawardi meyakini, kondisi inflasi yang terkendali ini tidak terlepas dari intensnya koordinasi dan kolaborasi semua pihak terutama unsur-unsur dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh.
“Koordinasi dan kolaborasi yang baik dan intens dari seluruh unsur di TPID Aceh, telah memberi efek positif pada upaya penanganan dan penyesuaian terhadap situasi perkembangan harga pasar, yang merupakan inti pengendalian inflasi, sehingga dapat segera direspon dengan program selaras,” kata Mawardi.
Mawardi menjelaskan, kelompok pengeluaran yang paling berpengaruh terhadap Inflasi pada Juli 2023 adalah kelompok pengeluaran Makanan, minuman dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,86 persen. Selanjutnya adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman/resto serta kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki.
Khusus Kelompok Makanan pada bulan Juli 2023 terutama dikarenakan terdapat kenaikan harga komoditas cabe merah beras dan kentang.
Mawardi mengungkapkan, salah satu daerah IHK yaitu Aceh Barat, bahkan telah mendapatkan Dana Insentif Fiskal untuk kinerja tahun berjalan dalam pengendalian inflasi dari 5 kabupaten/kota di Aceh yang mendapatkan DIF 2023 Tahap I.
“Pemberian Dana Insentif Fiskal ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan memotivasi kabupaten/kota lainnya agar terus berkoordinasi dengan TPID Aceh untuk menyempurnakan program/kegiatan pengendalian Inflasi yang belum dilaksanakan atau belum dilaporkan,” ujar Mawardi.
Sementara itu, khusus kepada TPID Aceh yang ikut dalam kompetisi DIF 2023, Mawardi berpesan agar fokus pada hal-hal yang menjadi indikator penilaian, yaitu Capaian Pengendalian Inflasi, Rasio Realisasi Program yang diberikan Penandaan Inflasi/Realisasi Belanja Daerah.
Mawardi juga mengingatkan TPID untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi pengaruh El Nino pada Produksi Pangan, karena kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau masih menjadi Kelompok yang yang paling berpengaruh.
“Merujuk pada data IHK minggu ketiga Agustus 2023, komoditas yang mulai mengalami kenaikan adalah daging ayam ras dan cabe merah keriting. Kita semua tentu berharap situasi kenaikan harga selanjutnya dapat diantisipasi dan ketergantungan terhadap daerah pemasok dapat dikurangi melalui penguatan industri pertanian dan peternakan serta Kerjasama Antar Daerah. Dengan demikian, inflasi bisa terus kita kendalikan,” pungkas Mawardi.
Rakor GNPIP tahun 2023 ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe para bupati dan wali kota serta sejumlah instansi terkait lainnya. []
