Banda Aceh – Pemerintah Pusat diminta memastikan jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. “Apakah ditunda atau tidak,” kata Tarmizi SP, Anggota Komisi V DPR Aceh di Banda Aceh, Jumat (15/12/2023).
Masalahnya, Tarmizi mengungkapkan, terdapat dua masalah krusial dalam pelaksanaan PON Aceh-Sumut 2024 ini. “Pertama adalah berkaitan dengan jadwal, dan kedua adalah persoalan anggaran,” kata Tarmizi yang juga adalah Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA ini lagi.
Tarmizi menjelaskan bahwa penyelenggaraan PON 2024 dipastikan akan berbenturan dengan jadwal tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 514 Kabupaten Kota dan 38 Provinsi. “Termasuk, Provinsi Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah,” kata politisi Partai Aceh ini lagi.
PON Aceh-Sumut 2024 dijadwalkan berlangsung dari 8 hingga 20 September 2024. Sementara Pilkada serentak 2024, akan digelar pada 27 November 2024 yang artinya hanya berselang sekitar satu bulan saja dari PON yang ke-21.
Persoalan berikutnya, kata Tarmizi, adalah berkaitan dengan anggaran. “Apalagi Aceh dibebankan dana sharing mencapai Rp1,2 Triliun. Tentu disaat Dana Otsus sudah berkurang 50 persen akan sangat berat bagi Pemerintah Aceh, karena ada beban lain yaitu dana untuk Pemilu dan Pilkada,” katanya.
“Menurut hemat kami, pelaksanaan PON Aceh Sumut 2024 pada September perlu dievaluasi. Sebaiknya ditunda, mengingat persiapan yang belum maksimal dan juga anggaran yang masih sangat minim serta ada agenda besar yaitu pelaksanaan Pilkada serentak.”
Penundaan PON juga terjadi pada pelaksanaan PON 2020 di Papua. Awalnya PON direncanakan digelar pada Oktober 2020. Tapi karena Pandemi Covid-19, PON digeser dan dilaksanakan pada Oktober 2021. Hanya saja, namanya tetap PON 2020 Papua.
“Kami meminta Pemerintah segera bersikap tegas dan mengambil regulasi, terutama dalam hal waktu pelaksanaan PON 2024. Dengan begitu kejelasan soal PON 2024 akan semakin maksimal,” kata Tarmizi.
“Jangan sampai Aceh dan Sumut menjadi korban ketidak pastian jadwal pelaksanaan PON 2024. “Karena selaku tuan rumah tentu akan sangat dirugikan jika belum ada kepastian jadwal pelaksanaan,” kata Tarmizi.
Sebelumnya Komisi V DPR Aceh telah melakukan rapat koordinasi bersama Komisi X DPR RI membahas masalah PON Aceh-Sumut 2024.
“Kami meminta kepada DPR RI untuk memanggil pihak kementerian terkait, KONI Pusat, KONI Aceh, KONI Sumut, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Sumut untuk melakukan rapat koordinasi tetkait kepastian jadwal pelaksanaan PON,” katanya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, menyampaikan ihwal rapat koordinasi dengan Komisi V DPR Aceh.
“Kami menerima kunjungan DPRD Aceh dan memberikan catatan antara lain belum adanya kepastian anggaran dan kesiapan untuk venue PON 2024 di Aceh,” tutur Dede Yusuf kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Menyahuti Komisi V DPR Aceh, Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Olahraga (Kemenpora) untuk menyiapkan solusi penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, khususnya dalam hal waktu dan anggaran.
Dede Yusuf meminta pemerintah untuk mengevaluasi atau menegaskan teknis pelaksanaan PON 2024.
“Pemerintah perlu memastikan mengeluarkan Keppres atau Perpres yang mendukung penyelenggaraan PON 2024. Pusat dan daerah perlu berkoordinasi terutama dalam hal penyediaan anggaran dan kepastian jadwal,” katanya.
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Dia juga menilai perlu evaluasi kembali penyelenggaraan PON mengingat 2024 akan memasuki transisi kepemimpinan nasional dan daerah.
Selain itu, kata Dede, tuan rumah memerlukan anggaran di kisaran Ro 2-3 triliun untuk penyediaan sarana dan prasarana PON 2024. “Anggaran pemerintah Aceh dan Pemda Sumut tentu sangat berat jika diharuskan membangun sarana prasarana PON,” katanya.
“Provinsi yang akan mengirimkan kontingen di PON pastinya juga terbebani karena hibah ke KONI daerah pasti jauh berkurang,” ungkapnya.
Bahkan, kata Dede, para atlet akan diliputi ketidakpastian. “Akibatnya target prestasi dan jadwal pelatda juga diliputi ketidakpastian,” ucap Dede. Karena itu, Komisi X DPR mengusulkan agar pelaksanaan PON diundur usai Pilkada serentak.
“Salah satu opsinya, dari sejumlah masukan ada usulan PON dilaksanakan awal 2025. Tetapi namanya tetap PON Aceh-Sumut 2024. Itu sebagai masukan,” sebutnya.[]
