BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara untuk menindaklanjuti keluhan sopir truk pengangkut ikan asal Aceh yang dihadang oknum di Desa Andam, Barus, Tapanuli Tengah.
“Begitu ada berita, kita langsung meminta Pemprov Sumut, melalui jajaran terkait, untuk menindaklanjuti temuan ini. Kita sampaikan via lisan,” ujar Iskandar Usman, Ketua Fraksi PA DPR Aceh, kepada atjehwatch.com, Senin pagi 9 September 2019.
“Berdasarkan informasi yang kita terima. Persoalan yang melatarbelakangi hal tadi, hanya karena persaingan Toke ikan di sana. Imbasnya pada sopir pengangkut ikan dari Aceh,” katanya lagi.
Iskandar berharap para sopir dan pengusaha ikan asal Aceh untuk mengirim surat tertulis ke DPR Aceh terkait persoalan tadi.
“Sehingga kita (DPRA-red) bisa kirim surat keberatan tertulis ke Pemprov Sumut. Itu lebih kuat. Kalau tidak ada respon dan tidaklanjut, Pemerintah Aceh juga perlu melakukan langkah tegas. Apa langkahnya? Ini yang harus dirempuk. Yang pasti kita perlu bersikap. Kasihan para sopir itu,” kata Iskandar.
Sebelumnya diberitakan, ratusan mobil truk pengangkut ikan segar dari Aceh dihadang oleh sejumlah orang, dan oknum satpol PP juga dari dinas perhubungan di beberapa titik di Desa Andam, Kecamtan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara.
Kejadian penghadangan tersebut berlangsung dari pukul 21.30 WIB malam tadi sampai hari ini masih tidak bisa dilewati.
Irsal, salah seorang sopir truk angkutan ikan dari Aceh Selatan mengatakan kepada atjehwacth.com, seluruh mobil angkutan yang membawa ikan mulai dari Banda Aceh, Meulaboh dan Aceh Selatan dihadang oleh sejumlah masa, juga ada unsur Satpol PP dan dari Dinas Perhubungan setempat.
“Saat para awak sopir menanyakan kenapa mereka tidak boleh melewati jalan menuju ke pelabuhan Sibolga Sumatra Utara, penghadang tidak memberikan jawaban yang jelas,” kata Irsal, Minggu (8/9/2019).[]
