JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Wiranto menyebut rangkaian demonstrasi di Gedung DPR/MPR yang berujung rusuh, bukan untuk menyampaikan aspirasi.
Ia mengatakan ada kelompok yang mengambil alih demonstrasi mahasiswa.
Wiranto tak asal bicara, ia mengklaim telah cukup bukti untuk mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk menduduki DPR agar tak dapat melaksanakan tugas, yang berujung untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
“Dalam arti DPR tidak dapat dilantik, dan lebih jauh lagi tujuan akhirnya adalah menggagalkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” jelas Wiranto di Kantor KemenkoPolhukam, Kamis (26/9/2019).
Padahal, menurutnya pemilu 2019 serentak telah dilakukan dengan baik. Masyarakat telah mampu memilih wakil-wakil rakyat, DPR, Presiden dan Wakil Presiden dan sudah sah ditetapkan.
“Di ujung ajang konstitusi itu, kita tinggal melantik presiden/wapres terpilih. Dan ini adalah puncak dari pelaksanaan konstitusi dalam kita berdemokrasi bersama-sama bawa bangsa ini jadi terhormat,” jelasnya.
Mantan Panglima ABRI ini menyesalkan, menjelang pelantikan tersebut justru ada pihak-pihak lain secara brutal yang ingin menggagalkannya.
Menurutnya hal tersebut melanggar konstitusi dan melawan hasil karya seluruh bangsa Indonesia yang sudah disahkan melalui penetapan Mahkamah Konstitusi.
“Tentunya ini kewajiban kita seluruh bangsa Indonesia untuk mengamankan (jelang pelantikan) itu,” pungkasnya.[]
Sumber: Gatra.com
