Sang Konseptor di Gedung Dewan (Selesai)

MOBIL yang kami tumpangi melaju dengan kecepatan sedang. Di jalan pulang, Juanda menceritakan pengalamannya terlibat dalam penyelesaian konflik di Negara luar. Mantan aktivis kemanusiaan ini turut membantu para pemberontak Moro dalam mencapai kesepakatan damai dengan pemerintah setempat.

Bangsa Moro adalah etnoreligius Muslim yang terdiri atas 13 suku Austronesia yang mendiami Filipina bagian selatan. Front Pembebasan Islam Moro atau dalam bahasa Inggris disebut Moro Islamic Liberation Front (MILF), adalah kelompok militan Islam yang berpusat di selatan Filipina.

Sama seperti Aceh, MILF ini didirikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan pusat Filipina yang dianggap diskriminatif terhadap komunitas Moro di Filipina selatan.

Daerah tempat kelompok ini aktif dinamai Bangsa Moro oleh MILF dan meliputi bagian selatan Mindanao, kepulauan Sulu, Basilan, Tawi-Tawi dan beberapa pulau yang bersebelahan.

“Kini Moro memiliki partai politik lokal seperti halnya Aceh,” ujar Juanda sambil tetap menyetir mobil. Sedangkan atjehwatch.com duduk di sisi kanannya.

Menurut Juanda, Moro mencoba belajar banyak hal dari perdamaian yang sedang berlangsung di Aceh. Plus minusnya. Hal yang positif diterapkan dan minusnya dicari jalan lain agar tak mengulang kasus yang sama.

Tidak hanya itu, Juanda juga mengatakan bahwa beberapa waktu lalu, daerah-daerah yang bersengketa dengan pemerintah pusat menggelar pertemuan di salah satu negara di Asia. Daerah-daerah ini seperti Catalonia, Moro serta sejumlah daerah lainnya.

“Mereka seperti Aceh. Punya keistimewaan serta UU khusus,” kata Juanda.

Hasilnya, ternyata kondisi yang dihadapi ternyata sama seperti Aceh. Daerah tadi ternyata juga tak langsung diberi kekhususan 100 persen kewenangan seperti yang disepakati pada awal-awal perjanjian.

“Bedanya, mereka menjalankan setiap kewenangan yang diberikan. Kewenangan itu diimplementasi. Sedangkan kita berkutat pada persoalan yang sama,” kata mantan Jubir BRR NAD Nias ini.

Kini, Juanda Djamal tercatat sebagai anggota DPRK Aceh Besar periode 2019-2024. Di gedung dewan, Juanda dimandatkan sebagai ketua Fraksi PA DPRK Aceh Besar. Juanda mengaku banyak perbedaan yang dirasakannya dari aktivis kemanusiaan menjadi wakil rakyat di gedung dewan.

“Sisi positifnya, dengan menjadi dewan kita memiliki akses ke pemegang kebijakan,” ujar dia sambil tersenyum.[Selesai]