BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh dari PNA, M Rizal Falevi Kirani, mengatakan plot anggaran di APBA dan APBA Perubahan 2019 untuk organisasi Kadin dinilai tak wajar dan cacat secara moral.
“Alokasi anggaran untuk Kadin dalam APBA P 2019 untuk benar-benar cacat moral,” kata Falevi.
“Ini memalukan, di tengah kemiskinan yang mendera rakyat Aceh, elit eksekutif di bawah kendali Plt Nova Iriansyah melakukan manuver dengan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Toke Makmur dengan melakukan mengalokasikan dana miliaran untuk mereka,” ujar Falevi Kirani, di Banda Aceh, Rabu 13 November 2019.
Menurutnya, ini menandakan Plt Nova Iriansyah melakukan apa yang disebut oleh orang Malaysia, cakap tak serupa bikin. Plt dinilai mengelola anggaran daerah dengan bermain sandiwara.
“Salah satunya melakukan alokasi anggaran untuk Kadin kawannya.”
“Kalau seperti cara pengelolaan anggaran daerah dengan pengadaan sejumlah barang yang diperuntukan untuk Kantor Kadin Aceh di bawah pimpinan Makmur Budiman itu, ini bentuk pemimpin yang tidak peka dengan situasi Aceh,” katanya.
“Saya dari awal mengusulkan kepada pimpinan DPRA, untuk lebih agresif untuk berani membedah APBAP 2019 ini. Tapi apa lajur, semuanya sudah telat. Kita kasian saja, karena ini memalukan Plt Gubernur Nova itu sendiri,” ujar mantan aktivis referendum Aceh ini lagi.
DPRA, kata Falevi, mendorong agar anggaran ini tidak dilaksanakan karena potensi melanggar hukum sangat terbuka.
“Dan ini kesalahan fatal karena Kadin bukan lembaga sosial atau SOTK pemerintah daerah. Jadi ini merupakan adanya dugaan kepentingan pihak tertentu untuk memperoleh anggaran secara ilegal, dan PNA mendorong agar khusus anggaran ini mendapat atensi dari lembaga rasuah dan BPK-RI,” kata Falevi. []
