BANDA ACEH- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh Sulaiman, SE, menyoroti penggunaan anggaran (APBA) di periode akhir tahun 2019, yang menurutnya terkesan sia-sia alias tidak ada manfaat untuk umat.
Ia menilai, akhir tahun tahun ini hampir seluruh hotel di Banda Aceh dan Aceh secara umum dipenuhi dengan kegiatan pemerintah melalui SKPA dalam bentuk workshop dan pelatihan atau sejenisnya.
Sulaiman menduga anggaran yang dialokasikan untuk acara seremonial tersebut hanya modus guna menutupi kelemahan daya serap anggaran.
Lucunya, kata Sualaiman, meski sudah full dengan kegiatan seremoni, daya serap anggaran tetap saja tidak terdongkrak dengan baik.
“Per 22 November 2019, daya serap anggaran APBA untuk keuangan 60,5 persen, kemudian fisik 67,0 persen. Sadarlah yang tidak baik tetap akan terlihat tidak baik,” ujarnya.
“Beberapa waktu lalu saya melihat, kebanyakan hotel di Banda Aceh dipenuhi spanduk kegiatan SKPA yang menurut saya secara umum bisa dipastikan tidak ada manfaat untuk rakyat Aceh. setiap kegiatan yang menghabiskan anggaran ratusan juta, belum lagi satu SKPA menggelar kegiatan seremoni bukan satu kegiatan, ada banyak kegiatan. Sangat di sayangkan ada milyaran rupiah APBA setiap SKPA terbuang begitu saja dan terkesan tidak ada manfaat sepeserpun,” ujar mantan ketua DPRK Aceh Besar, Minggu 24 November 2019.
Lebih lanjut, Sulaiman menuturkan, umumnya peserta kegiatan berasal dari PNS, baik dari daerah maupun instansi di tingkat Provinsi, ke- semua peserta, Sulaiman menduga disediakan uang saku, biaya transportasi dan konsumsi serta biaya penginapan. Sementara masyarakat Aceh hanya jadi penonton rentetan spanduk kegiatan yang tak bermanfaat di hotel-hotel yang ada di Aceh.
Kuras anggaran secara Double
Kemudian, anehnya, setiap peserta yang berasal dari PNS diluar Banda Aceh dan Aceh Besar, Sulaiman menduga, setelah sepulang dari kegiatan yang bersumber dari APBA dan pelaksanaan nya oleh SKPA, para oknum peserta dari kalangan PNS kembali mengajukan tagihan perjalanannya yang telah lakukan guna menghadiri acara yang diselenggarakan oleh instansi tingkat Provinsi ke dinas tempat ia bekerja di tingkat Kabupaten/Kota.
“Sehingga pemerintah diduga membayar double untuk oknum tersebut, dari panitia pelaksana tingkat provinsi mendapat keuntungan, kemudian dari dinas di Kabupaten/Kota juga mendapat pembayaran sesuai dengan jumlah hari yang tertera di surat penugasan,” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap kepada pengambil kebijakan di tingkat daerah serta provinsi dan juga meminta perhatian khsusus kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperhatikan serius dugaan persoalan semacam ini.
DPR juga berharap kepada Mendagri mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah, khususya Aceh agar dihentikan pola tidak baik tersebut, sehingga anggaran yang digelontorkan untuk Aceh dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang telah menggaji kita selama ini, katanya. []
