Beijing – Pemerintah China melancarkan aksi balasan terhadap pemerintah Amerika Serikat dengan melarang penggunaan perangkat komputer dan software buatan negara lain di kantor-kantor pemerintahan.
Langkah ini sepertinya akan menjadi masalah besar bagi perusahaan multinasional asal AS seperti HP, Dell, dan Microsoft, demikian dikutip detikINET dari Guardian, Senin (9/12/2019).
Ini adalah langkah pertama pemerintah China — yang diketahui publik — terkait pembatasan penggunaan teknologi buatan asing. Meski sebenarnya ini adalah bagian dari rencana besar mereka untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap teknologi asing.
Langkah ini diperkirakan membuat perangkat senilai USD 20 juta sampai USD 30 juta perlu diganti. Dan penggantian peralatan tersebut bakal dimulai pada 2020 mendatang.
Analis memperkirakan kalau 30% dari penggantian peralatan tersebut akan dilakukan pada 2020, 50% pada 2021, dan 20% pada 2022. Analis pun menyebut perintah penggantian ini berasal dari kantor pusat partai Komunis China sejak awal 2019 ini, yang kemudian dikonfirmasi oleh dua karyawan dari perusahaan keamanan cyber di China, yang menyebut adanya perubahan peraturan dari pemerintah.
Perubahan pemakaian perangkat komputer ini bukanlah hal yang mudah. Meskipun pegawai pemerintah China biasanya memang menggunakan perangkat buatan Lenovo yang memang berasal dari China, namun komponen dari komputer tersebut mayoritas berasal dari Amerika Serikat, seperti chip prosesor ataupun storage.
Peraturan dari pemerintah China ini mirip dengan yang dilakukan oleh pemerintah AS, yang sudah membatasi penggunaan teknologi dari China sejak beberapa waktu lalu. Langkah kedua pemerintahan ini bisa dibilang mulai menyerupai Perang Dingin namun di bidang teknologi.
Pemerintah AS di bawah Donald Trump sebelumnya sudah melarang perusahaan AS untuk berbisnis dengan Huawei, perusahaan telekomunikasi terbesar China. Larangan ini membuat Huawei tak bisa bekerja sama dengan Google, Intel, dan Qualcomm.
