Oleh: Muhammad Zaldi*
Aceh adalah sebuah Provinsi yang terletak pada bagian Barat paling ujung Pulau Sumatera di wilayah Indonesia, banyak meyimpan ragam kekayaan budaya, suku, adat dan ragam bahasa. Di Aceh terdapat 13 suku dan masing-masing suku memiliki adat istiadat serta bahasa tersendiri yang berbeda-beda yaitu: bahasa Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai, Pakpak, Haloban, Lekon, dan Nias.
Perlu digaris bawahi bahwa semua bahasa daerah Aceh adalah bahasa Aceh. Bahasa daerah Aceh adalah sekumpulan bahasa daerah yang dipakai oleh masyarakat di Propinsi Aceh, apapun suku dan bahasanya adalah bagian dari bahasa daerah Aceh.
Kini di tengah merebaknya penyebaran virus corona (Covid-19) di seluruh dunia khususnya Aceh. Penulis melihat ada semacam Gay and Proud (GAP) atau kesenjangan antara pihak pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat.
Apa yang terjadi ini bukanlah wujud bahwa pemerintah bersalah, sama sekali tidak. Tetapi ini lebih kepada bagaimana pemerintah ataupun pemimpin mampu memahami problematika yang sedang di hadapi oleh masyarakat, sehingga ada semacam rasa enggan untuk mematuhi kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah.
Dalam kasus yang coba penulis ulas kali ini adalah adanya ketidaktegasan dari pimpinan pemerintah terkait bagaimana strategi yang akan di lakukan untuk mencegah penyebaran virus ini. Malahan akibat dari ketidaksiapan ini, menimbulkan kritik yang menjurus kepada Suku Agama Ras Antar golongan (SARA) yang beberapa waktu lalu di lakukan oleh sebuah akun di social media kepada pemimpin pemerintahan di Aceh, yang akibatnya adalah menyakiti salah satu suku yang ada di Aceh. Ini merupakan sesuatu yang miris dan sama sekali tidak perlu terjadi.
Penulis mencoba untuk memahami agar kasus seperti ini tidak terulang lagi ke depannya, menurut teori kepemimpinan situasional atau The Situational Leadership Theory adalah teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Paul Hersey. Mendefinisi kepemimpinan situasional sebagai “A leadership contingency theory that focuses on followers readiness/maturity”.
Inti dari teori kepemimpinan situational adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda, tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Nah, pemimpin di Aceh harus mampu berada dalam situasi ini, sebab ia adalah pemimpin dari satu kesatuan wilayah yang terdiri dari 13 suku dengan 11 bahasa.
Pergeseran isu yang kian kompleks ini sekiranya memang agak sedikit riskan, perihal sudah menjurus kepada personal seorang pemimpin Aceh. Konon hal ini membuat penulis merasa tertarik dan mencoba memberanikan diri untuk mengkaji dan memberikan pandangan mengenai sesuatu hal yang memang melekat pada setiap personal pemimpin Aceh.
Sedari dulu isu seperti ini selalu saja muncul, problem ini kian nyata dan tak terhindarkan. Kelak, jika terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan kembali muncul isu lain yang lebih besar atas ketidaksepemahaman terhadap dogma dalam suatu wilayah untuk memisahkan diri dari wilayah induk.
Maka dari itu, penulis berharap agar setiap siapapun yang memimpin Aceh harus benar-benar menjadi seorang Aceh yang mewakili 13 suku dengan 11 bahasa tanpa perlu menampakan dirinya sebagai seorang pemimpin dari suku tertentu.
Masyarakanpun agar lebih dewasa dalam mengkritik, silahkan mengkritik selama yang di kritik adalah tubuh politiknya bukan kepada personal orangnya. Keresahan terkait hal ini sering di sepelekan oleh banyak kalangan, tetapi penulis memandang hal-hal kecil semacam ini jika di biarkan liar terus menerus tidak menutup kemungkinan akan menjadi bola salju di masa mendatang.
Layaknya kita sebagai seorang Aceh dan generasi Aceh ke depan menjadi generasi yang Tusoe Droe dan Turi Droe supaya kita tidak menjadi generasi yang gagap dalam menjalin hubungan baik dengan sesama Aceh. Sejatinya kita tidak perlu saling bermusuhan, bukankah generasi Aceh tempo dulu sama-sama berjuang melawan Belanda, Portugis, dan Jepang? Bahkan ketika berkonflik dengan Saudara Muda kita tetap berdiri sebagai Orang Aceh!
*Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
