PEUREULAK – Pemerintah Aceh diminta berperan aktif dalam memantau warga Aceh yang pulang secara diam-diam dari Malaysia atau negara lainnya melalui jalur tikus atau tak resmi di sejumlah titik di Aceh. Pasalnya, kepulangan warga ini dinilai berpotensi membawa wabah Corona atau Covid-19 bagi masyarakat sekitar.
“Kondisi ini meresahkan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh harus bekerjasama dengan pemerintahan gampong untuk mendata warga yang pulang dari luar negeri, terutama yang pulang melalui jalur tak resmi,” kata Sekretaris Komisi V DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, Rabu 8 April 2020.
“Tujuannya untuk meminimalisir pertumbuhan wabah Corona di Aceh. Kita harus menutup semua potensi yang bisa membuat warga tertular dari wabah ini. Selama ini yang pulang tak resmi, tak terdata,” ujar Iskandar.
Iskandar berharap warga yang pulang ke Aceh selama lockdown juga melapor ke perangkat gampong.
“Karena wabah ini bisa menular ke keluarga dan kemudian ke masyarakat. Makanya perlu kesadaran pribadi untuk melapor ke perangkat desa dan kemudian melakukan isolasi mandiri minimal 14 hari,” kata politisi muda Partai Aceh ini.
“Penanganan Corona perlu dukungan dari semua lapisan dari masyarakat. Kita berharap wabah ini segera berakhir di Aceh,” ujarnya lagi.
Iskandar juga berharap Pemerintah Aceh untuk membantu Pemkab Tamiang dengan menambah personil di perbatasan Aceh.
“Ini menyahuti permintaan dari Pemkab Tamiang, maka pemerintah Aceh harus membantu dengan menambah petugas kesehatan tambahan di perbatasan. Ini sifatnya darurat dan harus segera,” ujar mantan aktivis mahasiswa ini lagi.
“Jangan biarkan Pemkab Tamiang sendiri. Pemerintah Aceh harus membantu maksimal dengan menambah personil dari provinsi segera.”
“Intinya, warga Aceh yang pulang dari luar negeri harus didata dengan melibatkan kerjasama perangkat gampong. Adanya kedatangan dari warga untuk melapor serta terakhir menambah personil kesehatan dari provinsi di perbatasan. Ini penting agar Aceh menjadi lebih aman bagi semua,” katanya.[]
