Plat BL ‘Bukan’ Indonesia

SIKAP oknum polisi Sumatera Utara yang meludahi pengemudi mobil plat BL patut dikecam.

Saat wabah Corona merebak di Indonesia, oknum itu masih saja melakukan aksi tak terpuji dengan melakukan pungli di jalanan. Ia kemudian meludah sang pengemudi yang ber-plat BL. Video tersebut direkam oleh seorang pengguna jalan dan kemudian viral di media social.

Pungli terhadap mobil ber-plat BL di Sumatera Utara sebenarnya bukan hal yang baru terjadi. Ini persoalan klasik yang tak kunjung tuntas hingga sekarang.

Para oknum polisi di Sumatera Utara melihat mobil ber-plat BL seperti ATM yang sedang berjalan. Uang haram yang diburu untuk menghidupi anak istri mereka di rumah-rumah.

Namun anehnya ‘penyakit’ itu tak kunjung sembuh meskipun pemberitaan serta video viral setiap tahunnya.

Mobil plat BL selalu menjadi sasaran di jalan raya begitu melewati gerbang antar provinsi di Tamiang.

Seolah-olah Aceh bukanlah Indonesia. Aceh negeri lain di Indonesia yang diharuskan membayar upeti tambahan setiap melintasi Sumatera Utara.

Seolah-olah pajak yang dibayar oleh mobil ber-plat BL bukan masuk ke kas negara tapi untuk pajak nanggroe, istilah yang sempat tenar semasa Aceh masih berkonflik.

Polda Sumut semestinya menindak tegas para oknum di lapangan. Memberantas prilaku curang tersebut hingga ke akar-akarnya. Selama bertahun-tahun, komitmen ini sepertinya tak kunjung diperoleh. Minimal di mata masyarakat Aceh.

Sementara di Aceh sendiri, Polda Aceh terlihat santai dengan prilaku rekannya di provinsi sebelah.

Di Aceh, mobil berplat BK masih bebas berlalu-lalang di jalan raya. Bahkan mayoritas pemakainya adalah pejabat yang menduduki posisi penting.

Mungkin inilah dilema yang dialami oleh masyarakat Aceh saat ini. Masyarakat Aceh sering diberlakukan ‘beda’ dengan provinsi lain di Indonesia. Kita adalah provinsi istimewa yang hanya memperoleh gelar semantara, tetapi dalam aplikasi di lapangan tak lebih seumpama negeri taklukan yang harus membayar upeti setiap melintas ke provinsi tetangga.

Sampaikan kapan ini akan terjadi? Mungkin hanya pejabat di Aceh yang tahu. Selama mereka masih menganggap diri ‘abdi dalem’ maka pungli di perbatasan akan terus berlangsung.

Jangan tanya persoalan ini ke DPR Aceh. Mereka masih sibuk dengan urusan internal yang tak kunjung usai.