BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan, kebijakan eksekutif Aceh yang memangkas anggaran dayah senilai Rp 205 miliar serta dialihkan untuk penanganan Corona di Aceh, sama sekali tidak melibatkan DPR Aceh.
Iskandar menyebutkan, kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakberpihakan eksekutif sekarang kepada institusi dayah yang menjadi simbol kearifan serta garda terdepan dalam menyebarkan syiar Islam di Aceh.
“Realokasi APBA 2020 untuk penanganan Covid-19 sama sekali tak melibatkan DPR Aceh. Saya menilai kebijakan tersebut sangat zalim. Dayah adalah institusi pendidikan yang juga merasakan dampak Corona. Seharusnya dibantu serta bukan malam dipangkas,” ujar mantan aktivis mahasiswa ini.
“Ada banyak pos anggaran lain yang bisa dialihkan. Pengadaan mobil eksekutif serta pos anggaran infrastruktur yang tidak mungkin dilaksanakan maksimal selama pandemi berlangsung, kenapa tidak anggaran itu saja yang dipotong? Kenapa harus anggaran dayah yang dipangkas,” kata politisi muda PA ini lagi.
“Lagei Awak Kut Pade Lam Reudoek. Meuka dipeujak-peujak laju. Hana dipike beutoi atawa hana,” ujar mantan aktivis mahasiswa ini lagi. Iskandar berjanji akan mempertanyakan persoalan tadi kepada jajaran eksekutif begitu tiba di Banda Aceh nantinya.
Saat ini, kata Iskandar, dirinya sedang berada di Aceh Timur dalam rangka melihat kondisi masyarakat secara real di lapangan selama wabah Corona merebak di Aceh.
Banyak teungku-teungku dayah di Aceh Timur, kata Iskandar, mengeluh kepada dirinya dan berharap langkah eksekutif memangkas anggaran dayah dapat ditinjau ulang.
Pemerintah Aceh diharapkan berpihak kepada pimpinan dayah yang selama ini menampung santri dari kalangan menengah ke bawah.
“Ini PR DPR Aceh. Jangan mentang-mentang sedang pandemi Corona serta ada surat dari kementerian keuangan untuk realokasi APBA 2020, eksekutif bisa bertindak semena-mena,” kata Iskandar. []
