JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku tengah mendalami program Kartu Prakerja.
Hal itu ia utarakan saat menggelar Rapat Kerja bersama Tim Pengawasan DPR RI, Polri, dan BPKP yang berlangsung secara daring, pada Rabu (20/5).
“KPK saat ini sedang mendalami terkait program Kartu Prakerja yang berada di bawah koordinasi Menteri Ekonomi,” kata Firli.
Firli sendiri enggan merinci pendalaman seperti apa yang tengah dilakukan pihaknya terhadap program tersebut.
“Ini sedang kami kerjakan,” kata Firli.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan ada empat titik rawan korupsi pada penanganan bencana.
Yakni, pengadaan barang dan jasa (PBJ), refocusing dan realokasi anggaran pada APBN dan APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan bansos.
“Unsur korupsinya pertama dari pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Dalam kajian yang pernah dilakukan maupun penanganan perkara oleh KPK, ditemukan sejumlah modus dan potensi korupsi dalam PBJ. Di antaranya berupa persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang/jasa, menerima uang pelicin (kickback), penyuapan, dan gratifikasi.
Kemudian, benturan kepentingan, perbuatan curang, berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat, hingga membiarkan terjadinya tindak pidana.
Diketahui, program Kartu Prakerja disorot karena menggunakan sejumlah platform digital yang beberapa pemiliknya memiliki kedekatan dengan Istana.
Selain itu, pemilihan mitra program itu digelar tanpa proses pengadaan barang dan jasa dengan alasan uang bansos diterima langsung oleh warga, bukan oleh mitra prakerja.[]
