Banda Aceh – Berdebu saat musim kemarau, becek saat musim hujan. Begitulah kondisi jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Aceh Besar-Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
Sudah tiga tahun lebih, jalan alternatif Aceh Besar-Banda Aceh tepatnya dari kawasan Cot Iri ke Limpok, mengalami rusak parah. Beberapa titik terdapat lubang besar yang dapat membahayakan pengguna jalan.
Selain dalam kondisi rusak, jalan tersebut juga sering dilewati gerombolan sapi. Ternak yang tak diketahui pemilik itu sangat membahayakan pengguna jalan di kawasan tersebut.
Hal tersebut diakui oleh seorang warga Kabupaten Aceh Besar, Nurnisa. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak serta banyaknya gerombolan sapi sudah memakan banyak korban.
Meski dalam kondisi rusak, jalan tersebut selalu ramai karena menjadi alternatif tercepat dari berbagai arah. Apalagi, jalan tersebut juga dapat terhubung ke Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang.
“Jalan ini alternatif tercepat bagi mahasiswa yang berdomisili di Aceh Besar, namun sayangnya kondisi jalan alternatif tersebut rusak parah, saya selaku warga setempat merasa sangat kecewa dengan pemerintah Aceh Besar,” ujar Nisa, Selasa, 9 Juni 2020.
Ia menjelaskan, jalan penghubung Kabupaten Aceh Besar-Kota Banda Aceh itu sudah sangat lama rusak, tetapi tidak diperbaiki. Saat musim hujan, kondisinya sangat membahayakan pelintas, apalagi dengan penerangan yang minim saat malam hari.
“Sangat banyak ternak yang melewati jalan ini, saya berharap pihak terkait untuk menertipkannya,” ujar Nisa.
Sementara, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Aceh Besar, Muhajir menuturkan, ruas jalan yang mengubungkan ke Kota Banda Aceh itu saat ini dalam proses peralihan status dari ruas jalan kabupaten menjadi provinsi.
“Ruas jalan Limpok -Cot Iri saat ini sedang dalam proses peralihan status, dari ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi, seperti halnya lanjutan jalan tersebut, yaitu ruas jalan Cot Iri – Siron yang sudah berubah status menjadi ruas jalan provinsi,” kata Muhajir.
Menurut Muhajir, proses peralihan tersebut saat ini sedang diproses oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Aceh. Mereka mengajukan dan akan dibahas oleh tim dari Bappeda Aceh.
Kata Muhajir, apabila proses peralihan status tersebut selesai pada tahun 2020 ini, maka akan dapat diprogramkan dalam APBA tahun 2021 mendatang.
“Tetapi jika proses tersebut belum selesai, akan kita usulkan penanganannya menggunakan APBK tahun 2021 sesuai dengan kemampuan anggaran Pemkab Aceh Besar,” ujarnya. []
